DPR Sahkan Kabupaten Musi Rawas Utara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie mengesahkan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (11/6/2013). Keputusan itu diambil setelah seluruh fraksi menyetujui usulan pembentukan kabupaten tersebut. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, keputusan itu diambil melalui pemikiran panjang, khususnya terkait batas wilayah yang sempat tidak terselesaikan. Namun begitu, keputusan akhir diambil setelah dilakukan berbagai kajian sebelumnya.

"Kita sepakat DOB (Daerah Otonomi Baru) memerlukan ketelitian dalam melihat permasalahan," kata Gamawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengatakan, pembentukan kabupaten tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah yang menjamin hubungan antardaerah lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut. "Untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Presidium Musi Rawas Utara Azkar Badri menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, keputusan tersebut memberikan dampak signifikan pada Musi Rawas Utara, khususnya di sektor pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. "Sudah tidak ada konflik, dan kita sepakat menjaga amanah mensejahterakan masyarakat," kata Azkar.

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki luas wilayah keseluruhan 6.008,55 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 206.000 jiwa. Setengah dari luas keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan suaka alam, hutan lindung, dan hutan pengelolaan. Sementara itu, sebagian lainnya digunakan untuk permukiman penduduk dan industri.

Untuk potensi kekayaan tambang, kabupaten Musi Rawas Utara memiliki batubara, minyak dan gas bumi serta emas. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata.