Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Kapolda Jabar, Suhardi Soroti Konflik Agama

Kompas.com - 09/06/2013, 19:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Inspektur Jenderal Suhardi Alius akan resmi menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada Rabu (12/1/2013). Sebagai orang nomor satu di Jawa Barat, Suhardi pun mengaku akan menelaah lebih jauh tentang konflik keagamaan yang banyak terjadi di kawasan itu.

"Yang perlu dikaji juga bagaimana kita mengelola dinamika keanekaragaman yang perlu kita jaga dalam kondisi yang saling menghargai," ujar Suhardi, seusai menghadiri pemakaman Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas di TPU Kalibata, Minggu (9/6/2013).

Jenderal bintang dua yang kini masih aktif menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri itu menuturkan, dirinya akan melakukan pemetaan terlebih dulu terkait konflik keagamaan di Jawa Barat. Setelah dipetakan, Suhardi menjabarkan langkah-langkah penyelesaian masalah.

Seperti diketahui, konflik keagamaan kerap terjadi di kawasan Jawa Barat. Hal ini termasuk kasus GKI Yasmin dan Ahmadiyah. Persoalan beberapa konflik keagamaan itu biasanya terkait dengan izin pendirian rumah ibadah. Selain persoalan konflik keagamaan, Suhardi mengungkapkan dirinya juga akan memprioritaskan masalah pengamanan pemilu hingga antisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Selain itu juga, masalah penanganan jalur mudik ini juga menjadi tantangan saya ke depan," imbuhnya.

Menurut rencan, Suhardi beserta perwira tinggi Polri lainnya akan melakukan serah terima jabatan di Mabes Polri pada Rabu (12/6/2013). Sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Suhardi adalah Wakil Kepala Polda Metro Jaya. Ia juga menduduki sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com