Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salah Sikapi BBM, PKS Bisa Terkena Bumerang

Kompas.com - 08/06/2013, 14:07 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera harus berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jika salah bersikap, hal ini dapat semakin merusak citra PKS.

"Penting bagi PKS berhati-hati. Jangan sampai manuver PKS justru menjadi bumerang bagi diri sendiri. Citra positif di publik tidak didapat, posisi tawar di kabinet tidak semakin menguat," kata Hanta Yuda, pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, saat diskusi di Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Hanta menyinggung langkah para elite PKS yang sudah menyampaikan penolakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ke publik. Bahkan, penolakan tersebut sudah disebarluaskan melalui spanduk yang dipasang di jalan-jalan.

Namun, tambah Hanta, para politisi senior PKS yang menjabat menteri malah menyebut belum ada keputusan resmi PKS menolak kenaikan harga BBM. Penolakan kenaikan harga BBM disebut hanya sikap kader di DPP PKS.

"Sikap politiknya semakin abu-abu dibaca oleh publik. Apalagi kalau kemudian ada kompromi. Sekarang PKS pasang spanduk menolak, tiba-tiba ada kompromi PKS jadi tidak menolak. Itu semakin menyerang balik PKS. Mungkin ada friksi di PKS, ada kelompok yang ingin keluar pemerintahan, ada yang tetap bertahan," kata Hanta.

Hanta menambahkan, PKS harus segera mengambil sikap yang jelas dalam menyikapi koalisi. PKS diminta tidak melakukan politik dua kaki. Kejelasan sikap, kata dia, tentu tidak 100 persen akan menguntungkan atau merugikan PKS.

Kerugian jika keluar koalisi, tambah Hanta, PKS tidak lagi memiliki akses kekuasaan, terutama dari sisi ekonomi. Namun, katanya, tetap ada keuntungan politik bagi PKS jika keluar dari pemerintahan, yakni ruang bermanuver semakin luas.

"Tidak dianggap politik dua kaki lagi. Keuntungan lain, karakter simpatisan PKS kalau disurvei lebih banyak menginginkan berada di luar pemerintahan. Kalau elite PKS memilih keluar pemerintahan, justru sejalan dengan aspirasi simpatisannya. Maka akan perkuat soliditas PKS," pungkas Hanta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com