Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Terlambat, Rencana Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 08/06/2013, 12:46 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar berpendapat, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terlambat. Seharusnya pemerintah sudah menaikkan harga BBM sejak beberapa tahun lalu.

"Menurut kami, kenaikan harga BBM relatif terlambat," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Harry Azhar Aziz saat diskusi di Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Harry mengatakan, pihaknya secara rasional menyikapi rencana kenaikan harga BBM saat ini. Jika tidak mendukung kenaikan harga BBM, kata dia, maka parpol membiarkan pemerintah melanggar undang-undang lantaran defisit anggaran akan melampaui batas, yakni tiga persen.

"Pertanyaannya, apakah kita tahan kenaikan harga BBM? Apakah itu strategi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan partai yang lain?" tanya Wakil Ketua Komisi XI DPR itu.

Ketika disinggung sikap Golkar saat pemerintah hendak menaikkan harga BBM tahun 2011, Harry menyebut ketika itu Golkar tidak menolak. Hanya saja, menurut dia, pihaknya memberikan batasan bahwa pemerintah hanya bisa menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia menyentuh 120 dollar per barrel. Kenyataannya, harga minyak tidak menyentuh angka itu.

Harry lalu menyinggung kenaikan harga BBM tahun 2008. Kata dia, harga BBM malah diturunkan kembali menjelang Pemilu 2009. Menurut Harry, tiga kali menurunkan harga BBM dari Rp 6.000 per liter hingga Rp 4.500 per liter yang menyebabkan Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi presiden pada Pilpres 2009.

"Pak SBY sangat cerdik sekali. Golkar kurang cerdik. Yang umumkan kenaikan harga BBM adalah Pak JK (Jusuf Kalla, ketika itu Wakil Presiden), tapi ketika mengumumkan harga BBM turun Pak SBY. Golkar waktu itu bela pemerintah, tapi yang dibela tidak sadar," kata Harry sambil tertawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com