Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elite Politik Didesak Cegah Konflik Pemilu

Kompas.com - 05/06/2013, 16:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Elite politik, terutama pimpinan partai politik, diharapkan bisa berperan mencegah konflik pada pemilu. Pasalnya, posisi mereka dinilai sangat vital untuk mencegah atau meredam konflik, khususnya pascapemilu kepala daerah.

Hal itu dikatakan politisi PDI Perjuangan, Adang Ruchiatna, dan politisi Partai Amanat Nasional, Bima Arya, saat diskusi di Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Adang bercerita pengalaman soal kekalahan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2004. Saat itu, kata dia, para kader PDI Perjuangan di daerah marah atas kekalahan tersebut. Mereka merasa bahwa PDI Perjuangan telah dizalimi. Mereka akan melawan, tetapi dengan cara bakar-bakaran.

"Tapi Ibu Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan) katakan tidak, saya mau kita terima kekalahan ini. Jadi Ketum harus berwibawa. Kalau dia ngomong, apa saja pasti terjadi," kata Adang.

Bima mengatakan, berdasarkan pengalamannya menangani berbagai pilkada, salah satu faktor pemicu konflik saat pemilu adalah sikap calon kepala daerah dan tim suksesnya yang lebih mengedepankan kampanye negatif dan kampanye hitam. Mereka saling menghantam dengan membuka aib atau menyebarkan fitnah.

"Seharusnya kampanye positif yang mencerdaskan, menyampaikan program, mengangkat diri sendiri. Kalau berburuk sangka, itu karena tidak punya banyak kelebihan. Yang ditampilkan menyerang lawan. Ditambah lagi teknologi membantu kampanye hitam dengan rekayasa gambar," kata Bima.

Faktor lain, tambah Bima, adanya pragmatisme transaksional dalam pertarungan rekomendasi partai. Elite parpol, kata dia, bisa mati-matian mendorong calonnya yang telah memberi uang agar mendapat rekomendasi partai.

"Faktor lain, media. Banyak isu diolah di media. Saya percaya media kunci utama membangun opini, bisa negatif, bisa positif. Banyak media bermain dalam putaran politik sehingga semakin memperkeruh," kata dia.

Bima menambahkan, pangkal konflik adalah ketidakmampuan politisi menempatkan kepentingan yang lebih besar. Selama kepentingan pribadi ataupun parpol dikedepankan, kata dia, sampai kapan pun konflik tidak akan bisa dikelola dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com