Koalisi Yakin PKS Setuju

Jakarta, Kompas - Partai koalisi pendukung pemerintah yakin Fraksi PKS akan menyetujui kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Penolakan PKS yang dinyatakan dalam berbagai kesempatan dan spanduk itu diyakini hanya dinamika politik yang tidak akan mengganggu kesepakatan di koalisi.

”(Pembahasan APBN-P) ini, kan, belum final. Nanti finalnya di (sidang) paripurna (DPR). Kita upayakan pengertian dari semua. Saya yakin diterima,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Selasa (4/6), di Jakarta.

Menurut Jero, kebijakan kenaikan harga BBM merupakan langkah penyelamatan ekonomi. Kebijakan itu dibarengi upaya memproteksi masyarakat kurang mampu lewat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono menyatakan, anggota koalisi partai pendukung pemerintah harus mendukung kesepakatan politik tentang kebijakan kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM. Dia mendukung pemberian sanksi untuk pelanggar kesepakatan.

”Soal sanksi saya serahkan kepada Ketua Sekretariat Gabungan (Presiden SBY). Penegakan disiplin penting. Kalau tidak (dilakukan), tidak ada manfaatnya kita bergabung kalau seperti ini terus,” kata Agung.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, yang juga Ketua Umum PAN, menilai, penolakan PKS bukan sesuatu yang mengejutkan. Hal itu dipandang sebagai bagian dari dinamika politik. ”Dinamika pembahasan, menolak itu biasa,” katanya.

Harapan kekompakan parpol koalisi untuk mendukung kenaikan harga BBM itu dikemukakan juga oleh Ketua Umum Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan. ”Intinya, koalisi itu harus satu pendapat,” ujarnya.

Perbedaan sikap PKS dengan Partai Demokrat bukan kali ini saja terjadi. PKS pernah mengusulkan pembentukan pansus angket mafia pajak dan menyatakan ada dugaan pelanggaran dalam kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Padahal, Partai Demokrat berpendapat sebaliknya.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, berharap PKS dikeluarkan dari koalisi karena sikapnya selama ini sering tidak konsisten.

Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy memandang harga BBM harus dinaikkan. Kenaikan harus dilakukan, baik dengan maupun tanpa kompensasi kepada rakyat. Pandangan ini menjadi alasan PPP memberikan keleluasaan kepada pemerintah. Harga BBM fosil yang murah menghambat munculnya energi alternatif. (WHY/NWO/OSA)