Ruhut: PKS Bandel, Keluarkan Saja!

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih tetap pada sikapnya menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap PKS ini berbeda dengan partai-partai koalisi lainnya yang sepakat dengan rencana pemerintah.

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menuding, pilihan sikap PKS selama ini selalu "menikam" Demokrat dari belakang. Ia mencontohkan, para menteri PKS selama ini selalu menyatakan setuju dengan kebijakan pemerintah. Akan tetapi, kebijakan PKS berbeda lagi.

"Jadi, semuanya itu hanya sinetron PKS selama ini. PKS itu sudah kebangetan. Karena itu, saya rasa PKS harus segera dikeluarkan dari koalisi," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Selasa (4/6/2013).

Menurutnya, PKS seperti "kebakaran jenggot" dengan rencana program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Ruhut mengatakan, PKS seharusnya tak perlu khawatir BLSM hanya akan menguntungkan Demokrat. Pasalnya, bantuan itu akan dikucurkan melalui pemerintah daerah yang dipimpin kepala daerah dari berbagai partai politik.

"PKS ini menggunting dalam lipatan. Bayangkan, Fahri Hamzah terang-terangan minta PKS keluar dari koalisi, tapi langsung dikorbankan anggota majelis syuro lain," papar Ruhut.

Ia mengungkapkan, indikasi keinginan PKS keluar dari koalisi sudah berulang kali dilontarkan. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Ruhut, masih menjaga sopan santun antarsesama partai koalisi sehingga tak memecat PKS.

"Tapi PKS bandel terus. Jadi saya rasa momen saat ini tepat untuk mengeluarkan PKS, daripada dia (PKS) keluar last minute, mau ditaruh di mana muka kami?" kata anggota Komisi III DPR ini.

Malam ini, Sekretariat Gabungan akan menggelar rapat koordinasi di kediaman Wakil Presiden Boediono. Agenda utama pertemuan itu adalah menyatukan pendapat terkait rencana kenaikan harga BBM. Namun, hingga hari ini, PKS masih menolak rencana tersebut. Sementara partai koalisi lainnya, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sepakat mendukung pemerintah.

Sikap berbeda yang ditunjukkan PKS ini sudah kerap terjadi, misalnya dalam proses pengambilan keputusan Pansus Bank Century dan mafia pajak.