Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD Harap Prajurit Percaya Sistem

Kompas.com - 04/06/2013, 05:11 WIB
Edna C Pattisina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI AD Jenderal Moeldoko berjanji akan mempertanggungjawabkan pengelolaan TNI AD yang transparan kepada seluruh prajuritnya. Ia berharap prajurit percaya pada sistem yang berjalan. Hal ini disampaikan KSAD Jenderal Moeldoko saat memimpin Laporan Korps Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Wakasad kepada Letjen TNI Muhamad Munir di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin (3/6/2013).  

Moeldoko mengatakan, ia berharap TNI AD berjalan dengan sehat. Semua prajurit percaya dengan sistem yang telah berjalan. Sebab, jika hal itu terjadi, sesungguhnya TNI AD akan berjalan secara dinamis, berjalan dengan cepat, dan sangat responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis. Bila sebagian kecil, apalagi sebagian besar prajurit TNI AD tidak percaya dengan sistem yang berjalan dan dijalankan, tegas dia, hal itu adalah sebuah ancaman.  

"Saya dengan Letjen TNI M Munir akan mengelola TNI AD secara serius, sungguh-sungguh, akuntabel, transparan, dan semua akan saya pertanggungjawabkan kepada seluruh prajurit TNI AD," ujar Moeldoko di akhir sambutannya. Menurut Moeldoko, dinamika organisasi TNI AD harus tinggi. Pertama, pada tahun ini, intensitas situasi politik meningkat karena Indonesia akan memasuki tahun politik sehingga TNI AD harus memiliki respons yang sangat tinggi terhadap situasi tersebut. Kedua, lanjut Moeldoko, pada September tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan APEC di Bali sehingga TNI AD harus menyiapkan pasukan pengamanan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, perkembangan situasi politik, baik yang terjadi di Aceh maupun di Papua, juga memerlukan respons TNI AD.  

KSAD menyampaikan pula bahwa setiap kebijakan TNI AD perlu sinergitas pemikiran dari para perwira seluruhnya. Proses pengambilan keputusan tidak akan tiba-tiba keluar dari KSAD. Proses pengambilan keputusan yang berjalan di TNI AD bersifat bottom up dan top down.  

Proses ini, menurut Moeldoko, harus dipahami dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada kebijakan yang lahir secara serta-merta. Kebijakan yang lahir akan mempertimbangkan berbagai aspek, yakni aspek pembinaan satuan, aspek pembinaan teritorial, dan aspek-aspek lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com