Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Diminta Edukasi Pemilih Pemula

Kompas.com - 31/05/2013, 07:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum diminta mengedukasi pemilih pemula. Minimnya edukasi pemilu akan berdampak pada terpilihnya calon anggota legislatif yang kurang berkualitas nantinya.

"Pemilih pemula sangat rawan dijadikan target untuk mendulang suara bagi parpol," kata Said Salahuddin dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Kamis (30/5/2013). Dia mengatakan pemilih pemula masih sangat minim mendapatkan pendidikan politik, sehingga rentan memilih calon yang populer saja.

"Misalnya mereka (parpol) memanfaatkan ketenaran caleg artis untuk mendulang suara. Para pemilih pemula itu kan punya kecenderungan memilih caleg yang populer," kata Said kepada Kompas.com. KPU, ujar Said, seharusnya dapat memberikan pendidikan pemilu yang baik bagi pemilih pemula.

Pendidikan pemilu itu tidak hanya sebatas pada tata cara pelaksanaan pemilu yang benar saja, melainkan juga pada bagaimana memilih caleg yang baik. "Mereka harus diedukasi seperti apa caleg yang baik itu. Misalnya, pilihlah caleg yang sudah berkontribusi terhadap wilayah tempat tinggal mereka," kata Said.

Selain itu, KPU juga harus memikirkan cara-cara yang efektif pada saat memberikan pendidikan pemilu kepada pemilih pemula. "KPU harus membuat treatment khusus untuk pemilih pemula. Kalau mereka disuguhkan sosialisasi yang konvensional, sudah pasti mereka akan kabur karena bosan," ungkapnya.

Misalnya, sebut Said, pendidikan politik untuk pemilih pemula dilakukan dengan menggandeng komunitas atau organisasi kepemudaan di sekolah maupun lingkungan warga. "Nantinya, merekalah yang akan mengemas bagaimana sosialisasi itu. Karena mereka lebih tahu cara menghadapi rekan-rekan sebayanya," jelasnya.

Untuk diketahui, dari data potensial penduduk pemilih pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, tercatat setidaknya 190 juta warga yang memiliki hak pilih. Dari jumlah tersebut, 7,4 persen di antaranya atau sekitar 14,1 juta orang adalah pemilih potensial yang bakal menggunakan hak pilih untuk pertama kali. Saat ini, KPU masih terus melakukan pemutakhiran data pemilih potensial sebelum akhirnya memasukkan data tersebut ke dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

    Nasional
    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    Nasional
    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Nasional
    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Nasional
    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Nasional
    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Nasional
    Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

    Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

    Nasional
    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Nasional
    Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

    Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

    Nasional
    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Nasional
    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Nasional
    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    Nasional
    Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

    Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

    Nasional
    Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

    Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com