Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/05/2013, 21:13 WIB
Kontributor Kediri, M Agus Fauzul Hakim

Penulis

KEDIRI, KOMPAS.com - Pramono Anung, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai gelar "World Statesman Award" dari The Appeal of Conscience Foundation kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah bentuk ujian bagi penerimanya. Selama ini, kata Pramono, negara cenderung tidak hadir saat dibutuhkan sosoknya dalam mengatasi beberapa permasalahan menyangkut kerukunan umat beragama yang terjadi di masyarakat.

Permasalahan yang masih kuat dalam ingatan misalnya kasus Ahmadiyah, Syi'ah, GKI Yasmin, maupun gereja HKBP.   "Saya melihat dari sisi positifnya, sekaligus ini ujian bagi pak SBY dengan penghargaan itu," kata dia saat mendampingi sosialisasi pencalonan Bambang-Said sebagai calon gubernur Jawa Timur di Gedung GNI, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (28/5/2013).

Politisi kelahiran Kediri ini menambahkan, dalam gelar itu melekat pula sisi pertanggungjawaban yang harus diemban oleh penerimanya. Gelar itu harus menjadi landasan bagi SBY untuk bersikap tegas terhadap aksi-aksi intoleransi maupun diskriminasi yang terjadi di masyarakat.

"Sekaligus gelar itu tantangan bagi beliau untuk mewujudkan sebagaimana harapan dunia dan melakukan perbaikan kehidupan kerukunan bagi umat beragama di Indonesia," pungkasnya.

Presiden SBY akan menerima anugerah "negarawan pemelihara keberagaman dan demokrasi" dari Appeal of Conscience Foundation pada 30 Mei ini di New York. LSM yang didirikan oleh Rabbi Arthur Schneier ini merupakan organisasi yang mempromosikan perdamaian, toleransi, demokrasi, dan dialog antar-kepercayaan. Sejumlah pihak di tanah air menilai penghargaan itu tidak tepat karena banyak konflik horisontal di masyarakat menyangkut masalah suku, agama, ras, dan antar golongan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

    Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

    Nasional
    Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

    Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

    Nasional
    KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

    KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

    Nasional
    Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

    Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

    Nasional
    SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

    SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

    Nasional
    Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

    Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

    Nasional
    Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

    Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

    Nasional
    Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

    Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

    Nasional
    TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

    TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

    Nasional
    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

    Nasional
    Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

    Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

    Nasional
    Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

    Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

    Nasional
    TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

    TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

    Nasional
    KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

    KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

    Nasional
    Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

    Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com