Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen KPU Usul Pembuatan Kotak Suara dari Karton dan Plastik

Kompas.com - 27/05/2013, 15:17 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Jenderal KPU mengajukan usulan pembuatan kotak suara dari karton dan plastik. Usul ini mencuat terkait keterbatasan tempat penyimpanan barang logistik kebutuhan pemilu yang dimiliki KPU di tingkat daerah

Hal itu dikatakan Kepala Biro Logistik Sekretariat Jendral KPU, Boradi. Menurutnya, penggunaan karton dan plastik sebagai bahan baku untuk membuat kotak suara jauh lebih efisien daripada penggunaan aluminium. "Pertimbangannya karena kantor-kantor KPU tidak punya gudang, jadi sulit kalau masih pakai aluminium," kata Boradi kepada wartawan, Senin (27/5/2013).

Di samping itu, sambung Boradi, penggunaan karton dan plastik sebagai bahan baku pembuatan kotak suara akan menghemat anggaran. Kelebihan lainnya, seusai pelaksanaan pemilu, kotak suara tersebut dapat disimpan. Begitu pula dengan penggunaan bahan baku plastik untuk pembuatan kotak suara. Boradi mengatakan, bahan baku plastik yang akan diusulkan menyerupai plastik boks yang digunakan oleh partai politik saat menyerahkan berkas daftar bakal calon anggota legislatif yang lalu.

"(Untuk) desainnya (nanti) dari kami," katanya. Usulan ini rencananya diajukan pada saat rapat dengan anggota KPU mendatang.

Seperti diberitakan, KPU mengalokasikan dana sebesar Rp 5 triliun untuk pengadaan logistik kebutuhan Pemilu 2014. Anggaran tersebut digunakan untuk keperluan pengadaan barang dan jasa, mulai dari pengadaan bilik suara dan kertas suara, pengadaan server dan alat informasi teknologi, hingga Sistem Informasi Data Pemilih (Sidali).

Ketua KPU Husni Kamil Malik menambahkan, selain bekerja sama dengan LKPP, pihaknya juga telah melakukan kerja sama dengan sejumlah lembaga, di antaranya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), dan ITB.

"Kerja sama dengan Bakosurtanal itu untuk distribusi logistik pemilu mulai dari pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota," katanya.

Sementara kerja sama dengan BPPT dan ITB adalah untuk mempersiapkan keperluan IT KPU. Hal itu untuk mengantisipasi adanya aktivitas peretas sistem yang mungkin akan terjadi selama masa pemilu. Husni mengatakan, kerja sama antara KPU dan LKPP sudah berlangsung sejak 2009. Kerja sama itu dilakukan untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih baik.

"Kesepakatan membangun kerja sama ini sebagai upaya mengelola proses pengadaan logistik yang lebih profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com