Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Buka Suara soal Penghargaan Toleransi

Kompas.com - 27/05/2013, 09:42 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara mengenai rencana pemberian penghargaan World Statesman Award dari organisasi nirlaba Appeal of Conscience Foundation (ACF) untuk dirinya, di New York, Amerika Serikat. Presiden mengatakan, penghargaan tersebut akan dia terima sebagai Presiden, bukan pribadi.

Presiden juga meluruskan anggapan dari berbagai pihak bahwa dia ke AS hanya untuk menerima penghargaan tersebut. Padahal, kata dia, kunjungan ke AS pun dalam rangka pertemuan ke-5 Panel Tingkat Tinggi mengenai Agenda Pembangunan Pasca-2015.

Presiden mengaku mendengarkan penolakan dari berbagai pihak atas penghargaan tersebut. "Saya menghormati, menghargai pandangan seperti itu sebagaimana saya menghormati dan menghargai pandangan-pandangan yang berbeda juga dari masyarakat kita," kata Presiden sebelum bertolak ke Swedia dan AS dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (27/5/2013).

Presiden mengatakan, publik seharusnya berterima kasih dan tidak boleh melihat penghargaan tersebut secara tidak baik. Pasalnya, kata dia, ACF merupakan lembaga internasional yang kredibel, yang telah mengamati Indonesia dengan saksama dari berbagai aspek. Hasil dari pengamatan itulah yang akhirnya menjadi dasar pemberian penghargaan.

"Dunia mengamati meski masih banyak kekurangan di negara kita. Sebagaimana yang saya ketahui, alasan (pemberian) penghargaan itu, misalnya kemajuan demokrasi kita, komitmen saya selaku presiden untuk membangun perdamaian, menyelesaikan konflik secara damai, penghormatan kepada HAM secara umum, peran dialog internasional, dan sebagainya," kata SBY.

"Meskipun sekali lagi masih ada masalah-masalah di dalam negeri kita, masih ada kejadian yang belum mencerminkan kerukunan hidup antarumat beragama, itu saya akui. Oleh karena itu, mudah-mudahan bagi saya sendiri, bagi bangsa Indonesia, hal-hal baik yang dilihat oleh dunia itu kita terima, kalau itu diakui. Kemudian, kita harus buat lebih keras lagi, lebih serius, dan efektif lagi untuk memperbaiki yang belum baik di negeri kita ini," imbuh Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com