Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: Marak Politisi Korup, Ada Andil Publik sebagai Pemicu

Kompas.com - 27/05/2013, 04:32 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat dinilai ikut andil dalam maraknya kasus korupsi yang melibatkan politisi. Sangat rendahnya angka partisipasi publik dalam pendanaan parpol membuat parpol harus mencari dana dengan berbagai cara untuk membiayai kegiatan kampanye. Salah satu caranya dengan korupsi.

"Kita terus diributkan berbagai skandal korupsi. Harus diakui parpol tidak punya sumber keuangan. Bisa dipahami, meski tidak disetujui, parpol mencari dana. Eksesnya kasus-kasus korupsi. Jadi, masyarakat ada sumbangan kesalahan," kata Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Philips J Vermonte saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/5/2013).

Hal itu dikatakan Philips menyikapi hasil survei CSIS terakhir. Hasil survei terhadap 1.635 responden di 31 provinsi pada 9-16 April 2013 mendapatkan, hanya 2,5 persen responden yang mengaku pernah memberi sumbangan ke parpol. CSIS tak menanyakan berapa nominal atau dalam bentuk apa sumbangan yang diberikan. Sisanya, 97,5 persen, mengaku tidak pernah menyumbang.

Philips menambahkan, publik perlu diajarkan bahwa membiayai partai sama dengan membiayai demokrasi. Karena jika dana APBN untuk parpol ditambah, kata dia, pasti publik pun langsung beraksi menolak lantaran maraknya kasus korupsi.

Philips mengatakan, masalah pendanaan parpol perlu dipecahkan oleh pihak-pihak terkait agar masalah korupsi oleh politisi hilang. Ia berpendapat, tak masalah jika dana dari APBN ditambah untuk membiayai kegiatan partai, khususnya di pemilu.

"Sebagai ilustrasi, Pilkada Jawa Barat ada sekitar 70.000 TPS (tempat pemungutan suara). Kalau setiap TPS ada satu saksi, lalu setiap saksi dikasih Rp 100.000, jadi butuh Rp 7 miliar dana hanya buat saksi," ucap dia.

Peneliti senior CSIS J Kristiadi berharap ada transparansi dari setiap politisi dan parpol terhadap pemasukan ataupun pengeluaran selama kampanye. Mereka harus memublikasikan anggaran. Jika tidak, maka harus ada sanksi tegas dari parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

    Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

    Nasional
    Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

    Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

    Nasional
    Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

    Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

    Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

    Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

    Nasional
    Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

    Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

    GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

    Nasional
    Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

    Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

    Nasional
    Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

    Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

    Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

    Nasional
    PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

    PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

    Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

    Nasional
    Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

    Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

    Nasional
    Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

    Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

    Nasional
    Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

    Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com