Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: Mayoritas Publik Tak Masalah jika Jokowi "Nyapres"

Kompas.com - 26/05/2013, 18:34 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei oleh beberapa lembaga survei menunjukkan bahwa Gubernur DKI JAkarta Joko Widodo atau Jokowi berada di urutan teratas sebagai bakal calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. Mayoritas publik memaklumi jika Jokowi yang baru menjabat sebagai gubernur selama tujuh bulan itu maju sebagai capres.

Jika Jokowi maju sebagai capres di Pemilu 2014 dan menang, maka untuk kedua kali bagi Jokowi tidak menyelesaikan mandat yang diberikan. Sebelumnya, Jokowi berhenti sebagai Wali Kota Surakarta setelah terpilih sebagai DKI-1.

Berbagai pihak berpendapat, Jokowi sebaiknya menyelesaikan jabatannya terlebih dulu sebagai Gubernur Jakarta hingga 2017. Namun, hasil survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menunjukkan sebaliknya. Mayoritas responden tidak mempermasalahkan jika Jokowi tak menyelesaikan tugasnya hingga masa jabatan habis.

Survei CSIS tersebut dilakukan dengan tatap muka terhadap 1.635 responden yang berada di 31 provinsi pada 9-16 April 2013. Warga Papua dan Papua Barat tidak disurvei karena situasi yang tidak kondusif.

Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips J Vermontes mengatakan, jajak pendapat itu menanyakan apakah responden setuju atau tidak jika Jokowi maju sebagai capres meski masih menjabat Gubernur Jakarta. "Hasilnya, 53,9 persen responden setuju dan 27 persen tidak setuju," kata dia saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/5/2013).

Hasil survei CSIS juga memperlihatkan bahwa elektabilitas Jokowi mengungguli tokoh lain yang sudah mendeklarasikan diri sebagai capres maupun disebut-sebut akan maju di pilpres. Dari survei itu, elektabilitas Jokowi tercatat sebesar 35,1 persen, Prabowo Subianto sebesar 16,3 persen, Aburizal Bakrie alias Ical 7,4 persen, Megawati Soekarnoputri 5,9 persen, Jusuf Kalla 4,8 persen, Hatta Rajasa 2,7 persen, dan Ani Yudhoyono 0,9 persen.

Soal pencapresan tersebut, Jokowi yang selama ini didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mendapat dukungan dari responden yang memilih partai selain PDI Perjuangan. Contohnya, 25 persen kader atau simpatisan Golkar mengaku akan memilih Jokowi. Adapun pendukung dari Partai Demokrat sebesar 32,5 persen, Gerindra 12,6 persen, Hanura 34,3 persen, PAN 27,3 persen. Bahkan, sebesar 60,5 persen kader/simpatisan PKS akan memilih Jokowi.

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi berkali-kali mengatakan ingin fokus mengurus Jakarta. Adapun para pengurus PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati terkait penetapan capres dan cawapres. Megawati akan memutuskan di waktu yang tepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Nasional
    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Nasional
    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com