Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SMRC: Publik Puas dengan Sistem Demokrasi

Kompas.com - 21/05/2013, 16:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengadakan survei nasional "15 tahun reformasi" untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait dinamika demokrasi di Indonesia. Survei pada 1-10 April 2013 ini melibatkan 1.200 responden. Hasilnya, mayoritas responden merasa puas dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan menganggap demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik yang harus diterapkan.

Direktur Riset SMRC Djayadi Hanan mengatakan, dari 1.200 responden yang disurvei, sebanyak 50,4 persen merasa cukup puas dengan sistem demokrasi yang diterapkan. "Sementara yang merasa tidak puas 38,2 persen, dan yang mengatakan tidak tahu 11,4 persen," kata Djayadi saat memaparkan hasil survei SMRC di Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Djayadi mengatakan, responden dalam survei ini dipilih secara acak dan diwawancarai dengan tatap muka. Sampel yang diambil ialah dengan menggunakan teknik probably sampling. Sementara margin of error dalam survei ini 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Selain kepuasan terhadap demokrasi yang tinggi, Djayadi menyebutkan, sebanyak 65,2 persen responden menilai Indonesia telah berjalan di jalan yang benar. Hanya 24,5 responden yang menyatakan Indonesia berjalan di arah yang salah.

"Sisanya sebanyak 10,3 persen menyatakan tidak tahu," katanya.

Sementara, lanjut Djayadi, responden yang menganggap demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik yang diterapkan pemerintah Indonesia ada sekitar 57,7 persen. Sementara yang tidak peduli dengan penerapan demokrasi ada 13,1 persen. "Dalam keadaan tertentu, bukan demokrasi bisa diterima 9,9 persen. Sisanya menyatakan tidak tahu 11,4 persen," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com