Minggu, 23 November 2014

News / Nasional

Dipo Alam: Mata Romo Magnis Dangkal

Selasa, 21 Mei 2013 | 15:31 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam menolak jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut tidak pernah memberi perhatian terhadap masalah intoleransi yang dialami kelompok minoritas. Dalam berbagai kesempatan, kata dia, Presiden telah memberikan arahan kepada jajaran pemerintah untuk mengatasi.

"Itu tidak benar. Saya punya buktinya, baik di sidang kabinet maupun hasil sidang kabinet. Pidatonya ada. Jadi tidak mungkin kalau dibilang Presiden tidak memberi perhatian terhadap minoritas," kata Dipo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Hal itu dikatakan Dipo menanggapi protes Romo Franz Magnis-Suseno atas rencana pemberian penghargaan negarawan dunia 2013 atau World Statesman Award kepada Presiden SBY oleh Appeal of Conscience Foundation (ACF). Protes Romo Magnis tersebut disampaikan melalui surat kepada ACF.

Dipo mengatakan, Romo Magnis berhak untuk berkomentar. Apakah pandangan Romo Magnis didengar atau tidak, kata dia, juga terserah ACF. Hanya saja, Presiden SBY tidak pernah meminta perhargaan tersebut.

Dipo mengingatkan bahwa rakyat Indonesia berjumlah 250 juta orang. Ia meminta agar jangan hanya melihat Indonesia dari media yang memberitakan masalah kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah, Syiah, umat Kristiani, dan lainnya.

"Jangan masalahnya andai kata Ahmadiyah, Syiah, Gereja GKI Yasmin dibawa-bawa. Kita 250 juta orang. Jangan hanya melihat yang ada di televisi, misalnya bakar-bakaran. Jadi kata-kata Pak Magnis, dia matanya dangkal, melihat Indonesia seolah-olah hanya ada di TV," kata Dipo.

"Kan, Ahmadiyah konfliknya dari dulu, sejak zaman Bung Karno sudah ada. Bahkan sejak zaman Jepang. Masalah mayoritas-minoritas janganlah diperdebatkan. Kita negara demokrasi, tidak mudah misalnya mayoritas di suatu daerah, ada pendirian rumah ibadah (minoritas). Di beberapa negara juga begitu," kata Dipo.

Seperti diberitakan, Presiden akan bertolak ke New York, Amerika Serikat, dalam rangka melaporkan hasil pertemuan panel tingkat tinggi pembangunan pasca-2015 kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sela-sela acara tersebut, Presiden SBY akan menerima penghargaan World Statesman Award pada 30 Mei 2013.


Penulis: Sandro Gatra
Editor : Hindra