Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capres, Jokowi Tak Masuk Hitungan Golkar

Kompas.com - 19/05/2013, 21:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis

 JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar sama sekali tidak memperhitungkan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meski popularitas dan elektabilitasnya sebagai kandidat calon presiden melesak. Jokowi dianggap bukan lawan, apalagi kandidat pasangan duet dengan calon presiden dari Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Jokowi itu tidak masuk dalam hitungan kami," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ade Komarudin di sela-sela acara Rapimnas SOKSI di Hotel Grand Sahid Jaya, Minggu (19/5/2013).

Ade menuturkan bahwa sosok Jokowi belum menjadi perhitungan partainya lantaran Jokowi belum pasti akan maju sebagai capres. "Pencalonan Jokowi kan tergantung partainya. Kita lihat keputusan Mbak Mega (Ketum PDI-Perjuangan) apa," ujarnya.

Ade mengaku partai Golkar pun tidak pernah membahas rencana menduetkan calon presiden dari partainya Aburizal "Ical" Bakrie dengan Jokowi. Penunjukkan calon wakil presiden, kata Ade, akan menjadi wewenang Ical.

"Kami juga tidak melihat dia Jawa atau bukan. Sudah seharusnya unsur-unsur primordialisme ditinggalkan. Buktinya, Amerika Serikat presidennya kulit hitam, jadi tidak relevan lagi bicara suku," ungkap ketua umum SOKSI ini.

Di dalam sejumlah survei, nama Jokowi terus menyodok di peringkat teratas sebagai kandidat calon presiden yang dikehendaki rakyat. Popularitas Jokowi dinilai sebagai faktor utama membuat masyarakat memilih mantan Wali Kota Solo itu. Terakhir, survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) pada 28 April sampai 6 Mei. Dalam survei tersebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih menjadi capres paling populer.

Survei ini mengambil 1600 responden berusia di atas 17 tahun. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin eror sebesar 2,5 persen.

Berikut capres terpopuler menurut versi Median:

1. Joko Widodo 92 persen

2. Jusuf Kalla 91,8 persen

3. Megawati 91,3 persen

4. Aburizal Bakrie 82,6 persen

5. Prabowo 78,7 persen

6. Rhoma Irama 77,9 persen

7. Wiranto 75,8 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com