Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Ungkap Kelakukan Warga Waduk yang Langgar HAM

Kompas.com - 18/05/2013, 08:37 WIB
Alfiyyatur Rohmah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama masih terheran-heran dengan Komnas HAM yang sibuk membela warga Muara Baru yang tinggal di bantaran Waduk Pluit. Padahal, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, warga di sana menduduki tanah pemerintah.

Menurut Basuki, Komnas HAM salah sasaran dengan membela warga di Waduk Pluit. Mereka yang sudah lama tinggal di bantaran Waduk Pluit dibiarkan oleh pemerintah sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena warga di Waduk Pluit lebih galak dibanding pemerintah sebagai pemiliki lahan.

Basuki mengisahkan, saat dia berada di lapangan futsal Cometa Pluit pada Januari lalu, dia sempat dipukul oleh salah satu warga karena ingin melakukan normalisasi waduk. Namun, ketika dia bertanya siapa yang melakukan hal tersebut, tidak ada seorang pun yang mengaku.

"Masa saya harus minta saudara saya buat beli 10 softgun. Jadi, ini orang mau ngomong apa? Mau bantai-membantai?" kata Basuki dengan nada tinggi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (17/5/2013).

Untuk itu, lagi-lagi Basuki mempertanyakan Komnas HAM, apa sebenarnya yang mereka bela dalam kasus ini. Basuki menambahkan, saat Kepala Dinas Perumahan datang ke Rusun Muara Baru Waduk Pluit pun mereka mengancam dengan menunjukkan senjata tajam.

Belum lagi petugas Pemprov ada yang diancam akan dibakar hidup-hidup. Ancaman-ancaman semacam itu, kata dia, sebenarnya juga melanggar HAM dan intimidasi kepada petugas Pemprov.

Jika warga di Waduk Pluit datang ke rumahnya dan menyerbu dia dan Basuki tewas terbunuh, kemungkinan mereka hanya akan mengatakan turut berduka cita saja. Namun, jika Basuki melakukan hal sebaliknya, itu bisa disebut sebagai pelanggaran HAM.

Untuk itu, Basuki meminta supaya Komnas HAM mengurus hal yang lebih penting dibanding pengusaha Waduk Pluit. Menurutnya, orang-orang yang melarang orang lain pindah merupakan orang yang benar-benar melanggar HAM.

"Dulu itu kan orang yang sekarang sudah pada pindah sempat diancam sama orang yang enggak mau pindah," kata Basuki.

Mengenai kepemilikan KTP, Basuki mengatakan, hal itu sudah menjadi aturan bagi pemerintah untuk tidak menghilangkan hak warga dengan mendapatkan identitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com