Petisi "Online" Tolak Penghargaan untuk SBY Digalang - Kompas.com

Petisi "Online" Tolak Penghargaan untuk SBY Digalang

Ester Lince Napitupulu
Kompas.com - 17/05/2013, 17:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Petisi online yang meminta The Appeal of Conscience Foundation (ACF) menunda pemberian penghargaan World Statesman 2013 kepada Presiden SBY digalang masyarakat.

Petisi di dunia maya ini digalang melalui petisi www.change.org/natoSBY. Petisi digalang seorang anak kiai NU bernama Imam Shofwan.

Dalam suratnya, Imam mengajak netizen untuk menyimak surat protes yang ditulis oleh Profesor Franz Magnis Suseno kepada ACF. Dalam surat ini, Magnis mempertanyakan dasar penilaian dari penghargaan yang merujuk pada prestasi SBY dalam bidang toleransi beragama.

"Ini sangat memalukan, memalukan untuk Anda. Hal ini mendiskreditkan segala klaim yang Anda buat sebagai sebuah institusi dengan niat-niat moral," tutur Magnis dalam suratnya.

Imam mengajak siapa saja untuk bergabung dengan memparaf dan menyebar petisinya yang bisa diakses pada www.change.org/natoSBY.

Imam Shofwan sepenuhnya setuju dengan pertanyaan Magnis. "Bagaimana Anda bisa mengambil keputusan ini tanpa bertanya kepada masyarakat Indonesia yang terkait? Semoga Anda tidak mengambil keputusan ini atas dasar dorongan dari oknum-oknum pemerintah atau lingkaran Presiden," kata Imam menirukan bunyi surat Magnis.

Co-founder Change.org Indonesia, Arief Aziz, di Jakarta, Jumat (17/5/2013), menyatakan, petisi Imam Shofwan sangat unik. Biasanya pembuat petisi membuat surat sendiri dalam menyuarakan aspirasinya. Kali ini, Imam memasukkan surat protes dari seorang profesor yang juga dikenal sebagai rohaniwan dan terkenal dengan sifat kejawaannya.

Lanjut Imam, "Saya besar di keluarga Nahdlatul Ulama. Sebagai Muslim, saya setuju dengan Romo Magnis. Saya percaya bahwa kejahatan yang dilakukan atas nama agama adalah kejahatan terbesar terhadap agama itu sendiri." Kebetulan moto inilah yang tertera di situs ACF.

Perlindungan minoritas, kata Imam, tidak terletak pada pemerintahan daerah. Ini kewajiban konstitusional seorang Presiden.

Ia percaya, jika dukungan petisinya terus meningkat, ACF akan menunda penghargaan dan memberi pengaruh positif bagi perlindungan minoritas di Indonesia.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    PenulisEster Lince Napitupulu
    EditorMarcus Suprihadi

    Terkini Lainnya

    PTT Satpol PP dan Dishub DKI Batal Aksi di Balai Kota

    PTT Satpol PP dan Dishub DKI Batal Aksi di Balai Kota

    Megapolitan
    Kemenkes: Sesuai Regulasi, RS Boleh Berorientasi Keuntungan, tetapi..

    Kemenkes: Sesuai Regulasi, RS Boleh Berorientasi Keuntungan, tetapi..

    Nasional
    Siswi SMP Tewas Ditabrak Mobil Turis Saat Jalan Kaki ke Sekolah

    Siswi SMP Tewas Ditabrak Mobil Turis Saat Jalan Kaki ke Sekolah

    Regional
    Lebih dari 10 Tahun Anggota Satpol PP DKI Belum Diangkat Jadi PNS

    Lebih dari 10 Tahun Anggota Satpol PP DKI Belum Diangkat Jadi PNS

    Megapolitan
    Gempa Susulan di Meksiko, Korban Tewas Naik Jadi 320 Orang

    Gempa Susulan di Meksiko, Korban Tewas Naik Jadi 320 Orang

    Internasional
    12 Tahun Bekerja, PTT Satpol PP dan Dishub DKI Jakarta Hanya Ingin Diangkat Jadi PNS

    12 Tahun Bekerja, PTT Satpol PP dan Dishub DKI Jakarta Hanya Ingin Diangkat Jadi PNS

    Megapolitan
    Warga Diingatkan Tak Main Hakim Sendiri Saat Ada Masalah di Rusun

    Warga Diingatkan Tak Main Hakim Sendiri Saat Ada Masalah di Rusun

    Megapolitan
    Berderai Air Mata, Sang Istri Terus Usap Kepala Pengemudi Grab yang Tewas Dibunuh

    Berderai Air Mata, Sang Istri Terus Usap Kepala Pengemudi Grab yang Tewas Dibunuh

    Regional
    Anggota Komisi I Minta Panglima TNI Hati-hati Bicara

    Anggota Komisi I Minta Panglima TNI Hati-hati Bicara

    Nasional
    Setelah Kebaktian Dibubarkan, Rusunawa Pulogebang Dijaga Polisi

    Setelah Kebaktian Dibubarkan, Rusunawa Pulogebang Dijaga Polisi

    Megapolitan
    Pemkot Bekasi Ingin Buat Jalur Angkot di Kawasan Stasiun Bekasi Timur

    Pemkot Bekasi Ingin Buat Jalur Angkot di Kawasan Stasiun Bekasi Timur

    Megapolitan
    Dua Nelayan Vietnam Tewas dan Lima Ditangkap di Perairan Filipina

    Dua Nelayan Vietnam Tewas dan Lima Ditangkap di Perairan Filipina

    Internasional
    Sidang Praperadilan Novanto, KPK Bawa 200 Dokumen termasuk BAP Saksi

    Sidang Praperadilan Novanto, KPK Bawa 200 Dokumen termasuk BAP Saksi

    Nasional
    Pansus Diminta Perbaiki Kepolisian dan Kejaksaan daripada Cari Kesalahan KPK

    Pansus Diminta Perbaiki Kepolisian dan Kejaksaan daripada Cari Kesalahan KPK

    Nasional
    Jelang Musim Hujan, Sudin Kehutanan Jakbar Data Pohon Rawan Tumbang

    Jelang Musim Hujan, Sudin Kehutanan Jakbar Data Pohon Rawan Tumbang

    Megapolitan

    Close Ads X
    Close [X]
    Radio Live Streaming
    Sonora FM • Motion FM • Smart FM