Apa Penyebab Banyak Anggota Dewan Bolos Rapat?

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat telah membuka data kehadiran anggota dewan. Hasilnya, seluruh fraksi di parlemen memiliki anggota yang tingkat kehadirannya kurang dari 50 persen dalam rapat-rapat paripurna sepanjang tahun 2012. Apa penyebabnya?

Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, menuturkan, ada dua faktor yang membuat presensi anggota DPR begitu rendah. "Pertama, tidak seriusnya fraksi dan tentunya parpol melakukan evaluasi kinerja anggotanya dan kewajiban menyampaikan kepada publik," ujar Ronald di Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Menurut Ronald, aturan yang mewajibkan fraksi mengumumkan hasil kinerja anggotanya sudah tertuang dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dan Pasal 18 Ayat (6) Tata Tertib. Dengan adanya aturan ini, Ronald menilai bahwa seharusnya fraksi ataupun parpol bisa dengan tegas memberikan sanksi bagi para anggotanya yang berkinerja tak memuaskan.

"Faktor kedua adalah masih ditemukannya rapat-rapat DPR, terutama yang berlangsung di berbagai alat kelengkapan, dilakukan secara tertutup dan manajemennya tidak terkelola secara baik oleh Setjen DPR," kata Ronald.

Kedua faktor itu, kata Ronald, terus-menerus terjadi di tubuh DPR. Oleh karena itu, tak mengherankan jika persoalan presensi anggota dewan yang rendah terus berulang setiap tahun. Ronald berpendapat, hingga kini, DPR belum menemukan dan memformulasikan mekanisme pengambilan keputusan yang mengharuskan para anggota dewan konsisten hadir serta keputusan yang diberikan berpengaruh signifikan dan mengikat.

"Di Indonesia tidak mengenal voting days. Proses pengambilan keputusan terhadap, misalkan, suatu materi RUU didasarkan pada pandangan atau sikap fraksi. Dengan demikian, anggota DPR merasa keberadaan mereka dalam rapat tidak penting dan relevan," papar Ronald.

Seperti diberitakan, BK DPR akhirnya membuka data absensi anggota dewan setelah muncul desakan dari publik agar BK membuka data itu. Tingkat kehadiran anggota dewan ini dinilai penting diketahui publik menjelang penetapan daftar caleg sementara (DCS).

Persoalan presensi anggota dewan kembali menjadi sorotan setelah politikus PDI Perjuangan, Sukur Nababan, kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif periode 2014-2019. Selama di DPR, Sukur sudah enam kali berturut-turut absen pada rapat apa pun di DPR. Surat panggilan dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada Februari lalu, tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik wakil rakyat pembolos yang "ngotot" maju pada pemilihan anggota legislatif 2014. Marzuki menuding anggota dewan itu tak tahu malu. Di dalam akun Twitter-nya, Marzuki juga mendapatkan banyak pertanyaan masyarakat tentang caleg pembolos itu. Marzuki menjelaskan bahwa dalam setiap laporan Sekjen DPR, presensi anggota dewan selalu penuh. Padahal, Marzuki mendapatkan kenyataan banyak anggota dewan yang mangkir pada setiap rapat.