Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung Kritisi BK Buka Absensi

Kompas.com - 15/05/2013, 14:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyayangkan sikap Badan Kehormatan (BK) yang memublikasikan rekapitulasi kehadiran jajaran pimpinan parlemen. Menurutnya, masyarakat mendapat informasi yang tak lengkap dan akhirnya menilai jeblok segenap pimpinan karena daftar kehadirannya anjlok jauh di bawah 50 persen.

"Saya menelepon Badan Kehormatan, pimpinan DPR dan MPR absensinya kalau dirilis hasilnya pasti nol dan itu tidak adil," kata Pramono di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan, tugas sebagai pimpinan DPR/MPR sangat berat. Tak peduli hari kerja, bahkan di hari libur pun ia mengaku kerap masuk menjalankan tugas.

Karena itu, ia merasa ada ketidakadilan karena alasan pimpinan DPR/MPR sering tak hadir dalam rapat adalah karena jam kerja yang sangat sibuk. Maka, saat rekapitulasi kehadiran disampaikan ke publik, seharusnya bisa diberi informasi mengenai alasan pimpinan DPR/MPR memiliki kehadiran jeblok.

"Ada kesalahan, jadi diperbincangkan masyarakat. Tapi kita support BK untuk mem-publish absensi secara periodik," ujarnya.

Sebelumnya, BK DPR membuka data absensi anggota Dewan sepanjang tahun 2012. Keputusan BK ini diambil setelah banyaknya desakan publik yang menuntut transparansi kinerja para wakil rakyat yang sebagian besar akan kembali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada tahun 2014 mendatang.

Di dalam data absensi tahun 2012, terdapat empat kali masa sidang. Dalam daftar tersebut, tercantum beberapa politisi ternama, seperti Ketua DPR RI Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso, Ketua MPR Taufiq Kiemas, serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com