Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Jubir KPK, PKS Yakin Elektabilitas Tidak Turun

Kompas.com - 14/05/2013, 21:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyatakan, keputusan partainya melaporkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi tidak akan mengganggu elektabilitas partainya dalam Pemilu 2014 mendatang.

Menurutnya, pelaporan tersebut justru menegaskan karakter PKS yang taat hukum. Saat ditemui di Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, Fahri mengatakan, tidak ada alasan bagi partainya untuk takut melaporkan Johan Budi ke Mabes Polri.

"Takut itu hanya kepada Allah dan (kalau) melanggar hukum. Kalau menegakkan hukum, tidak boleh takut," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (14/5/2013).

Sebelumnya, tim penyidik KPK mendatangi kantor DPP PKS untuk menyegel enam unit mobil yang diduga terkait dengan kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, Senin (6/5/2013).

Keeseokan harinya, tim penyidik KPK kembali mendatangi kantor DPP PKS untuk menyita keenam mobil tersebut. Namun, dalam upaya tersebut, terjadi ketegangan antara pihak keamanan kantor DPP PKS dan tim eksekutor.

Menurut mereka, tim eksekutor KPK yang datang tidak dilengkapi dengan surat perintah penyitaan sehingga tidak diperbolehkan untuk membawa keenam mobil tersebut.

Fahri menambahkan, pihaknya selama ini selalu membangun karakter positif di masyarakat. "Kami di PKS tidak mau hidup dengan citra. Kami mau hidup dengan kebenaran yang kami yakini. Karakter yang kami yakini," tegasnya.

Terkait upaya penghalangan, menurutnya, adalah hal yang wajar dilakukan pihak keamanan. Hal itu disebabkan oleh banyak kasus penipuan yang terjadi di sebuah instansi yang didatangi pihak yang mengaku sebagai KPK.

"Dia (KPK) lembaga yang superbody. Bahwa lembaga sekuat ini tidak boleh salah karena tidak salah pun disalahgunakan," ujarnya.

Meski demikian, penghalangan itu tidak akan terjadi jika tim penyidik KPK menaati aturan yang berlaku.

"Saya kemarin ke KPK datang dan mengisi daftar hadir dan sebagainya. Seharusnya mereka juga. Kenapa (datang) ke DPP PKS langsung sembunyi di belakang gedung. Maksudnya apa itu?" tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com