Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Legislator PDI-P Paling Banyak yang Bolos

Kompas.com - 14/05/2013, 16:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Data kehadiran rapat paripurna yang dimiliki Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan anggota dari Fraksi PDI Perjuangan paling banyak yang tidak hadir selama tahun 2012. Total ada 31 anggota yang memiliki tingkat kehadiran di bawah 50 persen. Di antara para legislator yang jarang hadir ini, ada sejumlah nama yang sudah akrab di masyarakat. Sebut saja Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Ketua MPR Taufiq Kiemas, dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani.

Selain itu, ada pula sejumlah nama yang selama ini memang bermasalah karena persoalan kehadiran, yakni Sukur Nababan. Sukur sempat dipanggil BK karena sudah sembilan kali berturut-turut tidak mengikuti satu pun rapat paripurna. Di dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, seorang anggota dewan yang enam kali berturut-turut bisa diberhentikan. Sukur berdalih bahwa ketidakhadirannya itu karena sakit belfasi yang membuatnya harus berobat di Singapura.

Selain itu, ada pula Guruh Soekarnoputra, adik kandung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Guruh pada rapat paripurna hari Senin (13/5/2013) lalu, akhirnya menampakkan dirinya setelah sekian lama absen. Saat ditanya soal ketidakhadirannya, Guruh membantah dirinya sering membolos. Lebih lanjut, Guruh pun sempat mengkritik aturan tentang kehadiran anggota dewan yang dinilainya sudah kuno. Guruh berpendapat seorang anggota dewan tak perlu hadir dalam setiap rapat.

Berikut rincian daftar anggota F-PDI Perjuangan yang kehadirannya di bawah 50 persen.

Masa Sidang III, Tahun 2011-2012 (9 Januari-12 April 2012)
1. Pramono Anung 40 persen
2. Taufiq Kiemas 0 persen
3. Panda Nababan 0 persen
4. Soewarno 0 persen
5. Sugianto 40 persen

Masa Sidang IV, Tahun sidang 2011-2012 (14 Mei-13 Juli 2012)
1. Pramono Anung 20 persen
2. Arif Budimanta 40 persen
3.  Helmy Fauzi 30 persen
4. Syarif Bastaman 10 persen
5. Imam Suroso 40 persen
6. Rukmini Buchori 40 persen
7. Nursuhud 40 persen
8. Soewarno 10 persen
9. Karolin Margareth Natasa 40 persen
10. Asdi Narang 40 persen
11. Rachmat Hidayat 40 persen

Masa Sidang I, Tahun Sidang 2012-2013 (16 Agustus-25 Oktober 2012)
1. Pramono anung 44 persen
2. Taufiq kiemas 11 persen
3. Irmadi lubis 33 persen
4. Sukur nababan 11 persen
5. Syarif bastaman 33 persen
6. Puan maharani 33 persen
7.  Nusyirwan Soejono 33 persen
8. Inna Ammania 44 persen
9. Guruh Soekarnoputra 22 persen
10. Nyoman Dhamantra 44 persen
11. Sugianto 22 persen
12. Rachmat Hidayat 33 persen

Masa Sidang II, Tahun Sidang 2012-2013 (19 November-14 Desember 2012)
1. Taufiq Kiemas 0 persen
2. Ian siagian 25 persen
3. Erwin Moeslimin Singajuru 25 persen 4. Sudin 25 persen
5. Ismayatun 25 persen
6. Irvansyah 25 persen
7. Rieke Dyah Pithaloka 0 persen
8. Arif Budimanta 25 persen
9. Sukur nababan 25 persen
10. Syarif Bastaman 0 persen
11. Daryatmo Mardiyanto 25 persen
12. Puan maharani 25 persen
13. Guruh Soekrnoputra 25 persen
14. Nursuhud 25 persen
15. I Made Urip 25 persen
16. I Gusti Agung Rai Wijaya 25 persen
17. Rachmat Hidayat 25 persen
18. Vanda Sarundajang 25 persen

Adapun Fraksi PDI-Perjuangan di DPR PDI terdiri dari 94 orang dengan rata-rata kehadiran seluruhnya mencapai 76,35 persen selama tahun 2012.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com