Pengamat: Citra PKS di Mata Publik Negatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin berpendapat, perseteruan Partai Keadilan Sejahtera dengan Komisi Pemberantasan Korupsi itu pada tingkat tertentu akan berimplikasi negatif pada citra PKS dalam proses Pemilu 2014.

"Semakin pelik perseteruannya maka akan semakin menarik perhatian publik. Pada gilirannya, tidak menutup kemungkinan akan terbangun persepsi dibenak publik bahwa PKS adalah partai yang dekat dengan persoalan korupsi," kata Said di Jakarta, Selasa.

Hal itu, kata Said yang juga sebagai Koordinator Sigma, karena sejauh ini publik mempunyai kepercayaan yang lebih tinggi kepada KPK daripada kepada partai politik.

"Kalau sudah begitu, pemilih akan mulai berpikir dua kali untuk memilih PKS dan para calegnya saat pemilihan nanti," ujarnya.

Sementara pengamat politik Charta Politica Yunarto Wijaya menilai sikap PKS terhadap KPK akan memengaruhi elektabilitas partai itu saat Pemilu 2014.  "Cara mereka menghadapi KPK minimal akan mengorbankan basis masa kritis, yang kebanyakan merupakan masyarakat perkotaan," ucapnya.

Yunarto mengatakan, PKS mungkin dapat bermain dengan logika hukum melawan KPK terkait kasus yang membelit mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, namun soal elektoral, masyarakat cenderung lebih memercayai KPK daripada partai politik.

"Perlawanan terhadap KPK sama saja melawan lembaga kebijakan
publik, sama saja melawan aktor yang paling dipercaya oleh publik," tukasnya.

Menurut Yunarto, sebagai partai yang mencitrakan diri bersih dari korupsi, sebaiknya PKS dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara profesional dan mengontrol pernyatan para kadernya yang terlalu keras, sehingga dianggap sebagai sikap partai. Hal itu bisa menghancurkan citra partai yang selama ini dicitrakan santun dan bebas korupsi.

Sikap PKS tersebut, tambah dia, sangat disayangkan, mengingat parpol peserta Pemilu 2014 memiliki kesempatan untuk meraih suara dan dukungan di tengah kasus yang tengah dihadapi Partai Demokrat. "Padahal, dengan kasus-kasus yang dihadapi Demokrat itu bisa
dimanfaatkan oleh PKS atau parpol lain untuk menarik dukungan yang terpental dari Demokrat," tuturnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi S.P. dilaporkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penyitaan mobil yang diduga terkait dengan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Kami melaporkan Johan Budi terkait dengan pernyataannya saat dia menyatakan PKS menghalangi-halangi eksekusi penyitaan oleh penyidik KPK," kata kuasa hukum PKS Faudjan Muslim.

Poin yang diadukan PKS atas Johan Budi, lanjut Faudjan adalah pasal penghinaan, di mana pernyataan Johan Budi bahwa PKS tidak kooperatif dalam penyitaan mobil di kantor DPP PKS, pada Senin (6/5).

Sementara sepuluh penyidik KPK lainnya juga akan dilaporkan atas perbuatan tidak menyenangkan.