Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Penembakan Terduga Teroris Sesuai Prosedur

Kompas.com - 14/05/2013, 12:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengklaim, seluruh penggerebekan terduga teroris dilakukan sesuai prosedur. Menurut Kapolri, penembakan hingga tewas terhadap mereka yang diduga teroris harus dilakukan setelah memperhitungkan keselamatan aparat dan warga sekitar.

"Sekali lagi kita upayakan semua selamat, baik petugas, tersangka, maupun masyarakat. Itu yang diutamakan. Tapi begitu masalahnya jadi ancaman, tentu ada langkah-langkah prosedur yang tidak boleh bertentangan dengan hukum," kata Kapolri di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Seperti diberitakan, Densus 88 Anti Teror Polri meringkus 24 terduga teroris di sejumlah lokasi sejak Selasa (7/5/2013) hingga Jumat (10/5/2013). Sebanyak tujuh orang di antaranya tewas ditembak. Mereka, yakni Budi alias Angga, Junet alias Encek, Sarame, Abu Roban alias Untung alias Nangka, Bastari, Toni, dan Bayu alias Ucup.

Kapolri mengatakan, pihaknya masih berusaha menelusuri keluarga mereka. Jika ada keluarga yang mengaku, polisi akan melakukan tes DNA untuk memastikannya. Meski belum diketahui asal usul keluarga, Timur memastikan bahwa mereka terlibat kelompok teroris.

"Semua tentunya berangkat dari analisis penyelidikan, kemudian pasti ada unsur-unsur (pidana) yang terpenuhi sehingga dilakukan langkah-langkah upaya penegakan hukum," kata Kapolri.

Kapolri menambahkan, pihaknya masih terus mengembangkan penyidikan kasus rencana teror di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Ada 12 terduga teroris yang masih diperiksa intensif.

"Jadi kita tunggu hasilnya. Sekali lagi kita harus bisa amankan negara ini dari ancaman teror. Kemudian keterlibatan masyarakat harus dioptimalkan. Keselamatan juga harus diperhitungkan," pungkas Kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com