Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KBRI Proses Dokumen TKI Korban Kebakaran di Malaysia

Kompas.com - 14/05/2013, 09:05 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - BNP2TKI mendapat jaminan dari Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Herman Prayitno, terkait proses pengurusan dokumen baru para TKI yang mengalami kebakaran tempat tinggal di sekitar proyek pembangunan Aman Height Condominium, Jalan Bersatu Section 5, Taman Bukit Serdang, Seri Kembangan, kawasan Selangor, Malaysia pekan lalu.

"Pak Dubes menjanjikan KBRI akan memfasilitasi pengurusan ataupun penggantian dokumen para TKI korban kebakaran tersebut," tegas Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, Senin (13/5) petang di Jakarta,

Menurutnya, sekitar 200 TKI pekerja konstruksi yang menempati 120 rumah bedeng terbuat kayu itu, kini menjadi korban tanpa tempat tinggal sekaligus kehilangan pakaian, sejumlah uang berikut dokumen paspor yang sangat berarti. Para TKI umumnya berasal dari Pulau Jawa antara lain Madura, Jawa Timur,  di samping sebagian dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Mereka menjadi tenaga kontrak sejak tahap pembangunan kondominium berjalan atau baru mulai bekerja kurang sebulan. Namun begitu, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa naas itu. Jumhur menjelaskan, petugas KBRI Kuala Lumpur juga melakukan pendataan langsung terhadap korban pada 10 dan 12 Mei lalu, termasuk berkoordinasi kepolisian setempat dan kantor jabatan buruh di negara itu guna keperluan dokumen maupun hak para TKI.

Sementara itu, pengelola kondominium sejauh ini tengah mendirikan kembali tempat tinggal korban berupa rumah bedeng sejenis.  "Dengan demikian, para TKI tetap bisa bekerja sambil proses dokumennya diselesaikan oleh KBRI," ujarnya.

Di sisi lain, Jumhur menambahkan, jika para TKI menemukan kesulitan dan memaksanya lebih dulu pulang ke tanah air, BNP2TKI pun akan melayani pendokumentasian lengkap sehingga para TKI leluasa meneruskan kontrak kerjanya di proyek kondominium itu.

"Di antara mereka, kan ada yang tidak lengkap dokumen ketenagakerjaannya, jadi apabila terpaksa harus pulang tentu BNP2TKI siap membantu melalui dokumen yang resmi dan layak,"kata Jumhur. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com