Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut Seleksi Anggota BPK, Misbakhun Bantah Akan Balas Dendam

Kompas.com - 13/05/2013, 20:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mukhammad Misbakhun mengaku tak punya keinginan untuk membalas dendam kepada pihak-pihak yang pernah menyeretnya ke penjara jika terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon anggota BPK oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin (15/3/2013).

"Apakah ada dendam? Lembaga negara dan jabatan tak boleh jadi ajang balas dendam. Sejak awal, saya katakan tak ada dendam kepada perorangan atau lembaga. Saya terima itu dalam usaha mendewasakan politik saya dalam usia saya yang masih muda," kata Misbakhun merespons pertanyaan Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri.

Selain itu, Misbakhun juga ditanyai mengenai putusan kasusnya di MA oleh anggota DPD lainnya, Sofwat Hadi. Dalam putusan MA, Misbakhun diputus bebas dalam kasus pemalsuan L/C terkait Bank Century.

Misbakhun menjelaskan, isi putusan itu adalah dirinya dinyatakan bebas murni dan hakim membatalkan putusan pengadilan di bawah MA yang sempat memenjarakannya. Putusan itu juga mewajibkan rehabilitasi nama baik serta dikembalikannya harkat, martabat, dan posisi Misbakhun.

"Saya katakan, ini adalah risiko politik karena saya konsisten membongkar kasus Century. Saya terima dan jalani risiko itu. Saya jalani upaya hukum, saya diputus salah dijalani. Saya gunakan jalur hukum juga demi merehabilitasi nama saya," ujar Misbakhun.

Saat ditanya adanya pemberitaan yang menyatakan putusan hakim MA diduga disuap oleh nggota DPD RI, Sarah Mboeik, Misabakhun mengatakan, "Soal tuduhan hakim, itu serangan balik ke diri saya. Bagi saya karena kekuasaan tak pernah mau kalah terhadap musuhnya."

Para anggota DPD juga menanyai Misbakhun soal keputusannya untuk maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Menjawab itu, dia mengatakan sejak awal serius ingin menjadi anggota BPK. Itu sebabnya dia tak ngotot mendapat nomor urut 1 di dapilnya di Jawa Timur, tetapi menerima nomor urut 5.

Dia juga berjanji, apabila terpilih sebagai anggota BPK, dirinya takkan memanfaatkan jabatan itu demi "membantu orang-orang Golkar" lepas dari jeratan audit BPK. "Saya takkan main-main. Terlalu besar risikonya bagi lembaga BPK bila seperti itu," ujarnya. (Rachmat Hidayat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com