120 Kepala Desa di Sukabumi Tolak BLSM

SUKABUMI, KOMPAS.com — Para kepala desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menolak rencana pemerintah meluncurkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas rencana menaikkan harga BBM.

Selain nuansa politisnya sangat tinggi, pemberian bantuan yang mirip dengan bantuan langsung tunai (BLT) tersebut dinilai merusak ikatan sosial masyarakat.

Hal itu disampaikan para kepala desa saat berdialog dengan anggota DPR asal Jabar, Yudi Widiana Adia, di Palabuhanratu, Sukabumi, Senin (13/5/2013). Para kepala desa mengaku trauma akibat dampak buruk BLT yang berujung pada konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Banyak orang mencurigai kami dan menuding kami tidak berlaku adil. Padahal, kami tidak tahu apa-apa soal data penerima BLT saat itu," ujar Kepala Desa Cileungsing, Kecamatan Cikakak, Sukabumi, Pepen Sopandi. "Warga jadi susah diajak kerja bakti atau gotong royong. Mereka bilang, ajak saja warga yang nerima BLT, jangan ajak kami," tutur Suhendi, Kepala Desa Cilangkap, Kecamatan Lengkong, Sukabumi

Anggota DPR asal Jabar, Syarif Bastaman, menyatakan, posisi pemerintah adalah dirigen yang mengatur pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada rakyat yang tertinggal. Jika ada yang tertinggal, tugas pemerintah mengoreksi kebijakan agar tidak ada yang tertinggal dan kemakmuran tidak dinikmati sekelompok orang.

"Tugas pemerintah adalah memberi proteksi bagi si lemah sekaligus memberdayakannya bukan dengan memberikan bantuan langsung. Sebab, dengan bantuan seperti itu seolah pemerintah menyalurkan sedekah atas nama si kaya," ujar Syarif.

Hal senada disampaikan Yudi Widiana yang menyatakan, muatan politis dalam bantuan seperti ini sangat kental. "Cara ini selalu dicurigai oleh rakyat, bahkan juga oleh partai, untuk menarik dukungan dan memenangi Pemilu 2014," ujar Yudi.

Menurut Yudi, kenaikan harga BBM adalah soal kepercayaan terhadap pemerintah yang seharusnya menciptakan jalan keluar yang lebih baik. Harus ada cara lain untuk bisa mengonversi kenaikan harga BBM itu, tetapi tidak dengan cara yang tidak terlalu sederhana.