Konsumsi BBM Bersubsidi Dibatasi, Pemerintah Terlalu Ribet

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemerintah untuk membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi direspon negatif oleh banyak pihak. Pemerintah dinilai bersikap terlalu ribet dalam kebijakan tersebut.

Dalam kebijakan itu, pemerintah berencana membatasi pembelian premium 0,7 liter sehari untuk sepeda motor. Sementara itu untuk mobil pribadi atau kendaraan umum hanya diperkenankan mengonsumsi BBM paling banyak 3 liter sehari.

Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan kebijakan ini akan merepotkan masyarakat. Sebab hal ini akan membatasi mobilitas masyarakat.

"Pemerintah ini hal sederhana malah dibuat ruwet dan berbelit-belit. Kebijakan ini sarat kepentingan politik dengan berbagai intrik," kata Djoko kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (13/5/2013).

Djoko menambahkan pemerintah seharusnya bersifat sederhana dan tetap bisa merespon kebijakan tersebut dengan cukup bijak. Misalnya pemerintah bisa terus menggenjot dan memperbaiki layanan transportasi umum serta aksesibilitas hingga kawasan pemukiman diperluas. Dengan kondisi seperti itu, masyarakat akan berpikir untuk lebih baik menggunakan layanan transportasi umum dibanding menggunakan mobil atau sepeda motor pribadi.

"Asalkan pemerintah mau menawarkan pelayanan transportasi umum yang lebih manusiawi," tambahnya. Masyarakat pun juga tidak perlu dipaksa untuk naik kendaraan umum. Sebab, bila ongkos naik kendaraan umum lebih murah bila dibanding naik kendaraan pribadi, maka masyarakat pun bisa menimbang untung ruginya memakai kendaraan pribadi.

"Saat ini, masyarakat merasa terpaksa menggunakan kendaraan pribadi. Sebab tidak ada pilihan lain, asalkan mobilitas tidak terganggu," jelasnya.