Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ingatkan Partai Koalisi untuk Dukung BLT

Kompas.com - 13/05/2013, 08:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengingatkan seluruh partai koalisi untuk mendukung rencana pemerintah memberikan dana kompensasi untuk rakyat miskin jika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan.  Hingga saat ini, partai koalisi pendukung pemerintah belum menyatakan sikap terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Pada dasarnya, kami dari koalisi ingin mendukung kebijakan pemerintah dan mendukung kompensasi terhadap pemerintah atas masyarakat yang terkena dampak langsung. Kami mengingatkan ini kepada partai koalisi, nanti kami pasti akan melakukan lobi-lobi politik," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa, di Jakarta, Senin (13/5/2013).

Menurutnya, partai koalisi baru satu kali menggelar rapat untuk membahas sikap mengenai rencana kenaikan harga BBM. Namun, mengenai pengucuran bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, belum dibahas.

Mengenai adanya anggapan pengucuran BLT akan dimanfaatkan sebagai pencitraan kepentingan politik tertentu, Saan mengatakan membantahnya.

"Tidak lah, BLT itu kan sebelum pemilu juga sudah ada. Srtinya tidak hanya menjelang pemilu BLT diberlakukan. Jauh-jauh sebelum itu ada. Sehingga tidak ada relevansi BLT dengan politik," kata Saan.

Menurutnya, saat ini masyarakat juga sudah rasional dan bisa membedakan mana yang merupakan kebijakan pemerintah dan kebijakan partai politik. "Jadi menurut saya tidak perlu khawatir bahwa BLT atau kompensasi yang bersifat langsung akan menguntungkan partai politik tertentu," katanya.

Ia juga menyatakan optimistis seluruh partai koalisi satu suara terkait pemberian BLT ini. Partai Golkar yang sebelumnya menolak rencana kenaikan BBM, sudah melakukan pembicaraan melalui Ketua Umumnya Aburizal Bakrie yang pekan lalu diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pak Ical sudah ketemu Pak SBY dan sudah menyetujui rencana kenaikan BBM sekaligus penerapan dana kompensasi. Jadi, rasanya tidak akan ada penolakan dari koalisi," kata Saan.

Terkait rencana kenaikan harga BBM ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan bertemu dengan Pimpinan DPR pada Senin (13/5/2013) di Kantor Presiden, Jakarta. Pertemuan akan membahas tenntang RAPBN-P 2013 yang mencakup pengalokasian dana kompensasi bagi rakyat miskin. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menjelaskan, akibat kenaikan harga BBM ini, terjadi penghematan beban subsidi dari Rp 300 triliun menjadi Rp 198 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com