Ada "Proyek Aneh-aneh" di DPR, Nilainya Lebih dari Rp 50 M

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan enam buah proyek dengan nilai yang fantastis di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nilai keenam proyek itu, berdasarkan temuan Fitra, mencapai lebih dari Rp 50 miliar.

Berikut adalah keenam proyek itu:
1. Penggantian conference system di ruang rapat Paripurna II gedung Nusantara II senilai Rp 18.800.014.000.
2. Penggantian mesin pendingin AC di gedung Nusantara I DPR RI senilai Rp 16 miliar.
3. Pengadaan compressor chiller AC Gedung Nusantara I DPR RI senilai Rp 3,294 miliar.
4. Pemeliharaan alat pendingin senilai Rp 8,177 miliar.
5. Pemasangan conference system ruang rapat Komisi I dan Komisi VIII serta portable sound system senilai Rp 2,152 miliar.
6. Penggantian trafo gedung DPR senilai Rp 2.396.507.000.

Fitra menyebut proyek ini sebagai "proyek aneh-aneh", tak hanya dari nilai proyeknya, tetapi juga karena proyek serupa pernah dilakukan dua tahun lalu dan pemenang tender tersebut justru penawar dengan nilai tertinggi. "Itulah mengapa kami menyebutnya begitu," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas Fitra Uchok Sky Khadafi dalam siaran pers, Senin (13/5/2013).

Keanehan semakin bertambah, ujar Uchok, karena berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I tahun 2012, untuk tahun anggaran 2011 sudah ada pekerjaan penggantian trafo. Harga perkiraan sementara (HPS) yang dipakai saat itu sama dengan HPS proyek yang sama pada tahun ini senilai Rp 2.091.106.000.

Uchok menyebutkan, PT APU memenangi tender itu dengan nilai Rp 2.086.143.000, padahal banyak perusahaan lain yang juga ikut tender itu menawarkan harga lebih murah. Dia mencontohkan, PT ONP menawarkan harga Rp 1.983.480.235 dan PT TJUT senilai Rp 2.061.171.000.

Untuk proyek penggantian dan pemeliharaan pendingin di Gedung Nusantara I DPR yang masing-masing senilai Rp 16 miliar dan Rp 8,177 miliar, Uchok berpendapat tidak masuk akal. "Yang paling aneh, proyek mereka selalu ada yang bernama anggaran untuk pemeliharaan. Tapi kok kalau sudah dibeli dan jadi milik pemerintah, selalu rusak, atau diganti. Jadi uang untuk pemeliharaan selama ini dipakai untuk apa ya?" katanya. Demikian pula dengan anggaran untuk penggantian conference system di ruang rapat Paripurna II yang angkanya juga fantastis.

Dengan kondisi seperti itu, Uchok menyarankan proyek-proyek ini dihentikan terlebih dulu karena terlalu banyak kejanggalan. "Jadi mencurigakan nih proyek jelang pemilu," ujar dia. Lagi pula, tambah Uchok, dia mempertanyakan mengapa para anggota DPR kerap rapat di hotel mewah ketika Gedung DPR sudah dibuat serba "wow".

Uchok berpendapat penganggaran proyek ini mubazir. "Lebih baik, alokasi anggaran untuk proyek-proyek aneh di atas direlokasi untuk perbaikan fasilitas gedung pengadilan yang panas, pengap, dan tidak nyaman," ujar dia.