Rabu, 1 Oktober 2014

News / Nasional

Pertahanan

Awas, Perang Generasi Keempat

Minggu, 12 Mei 2013 | 19:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, mengingatkan adanya perang generasi keempat yang berbeda dengan perang-perang fisik konvensional. Bukan penguasaan wilayah atau tanah yang akan dijadikan target, melainkan untuk mengubah pola pemikiran, cara hidup, cara pandang, dan ideologi pasar.

Pola perang generasi keempat memang berbeda dengan perang-perang konvensional. Dalam konteks global, salah satu yang patut disadari, kata Kiki, adalah getolnya kampanye liberalisme di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

"Perang generasi keempat bukan lagi mengandalkan persenjataan yang bersifat hardpower tapi juga softpower," kata Kiki.

Pernyataan Kiki ia sampaikan ketika menjadi pembicara dalam seminar Musyawarah Nasional I yang digelar Think anda Act for National Defense (Tandef) dan Ikatan SMU Taruna Nusantara dengan tema "Mewujudkan Masyarakat Sadar Pertahanan" di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Minggu (12/5/2013).

Hadir dalam diskusi tersebut selain Kiki adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie, dan pengamat politik dan militer Kusnanto Anggoro, dengan moderator pakar komunikasi Effendi Gazali.

Menurut Kiki, Kampanye global untuk mempromosikan liberalisme telah memporak-porandakan banyak negara, termasuk yang terjadi di Libya dan Irak tak lepas dari misi mempromosikan liberalisme.

Di Indonesia, reformasi 1998 ketika berjalan akhirnya dibajak juga oleh kekuatan liberalisme. "Kita telah dibuat mabuk dengan liberalisme, ditambah reformasi tanpa dikawal kepemimpinan yang kuat membuat, Indonesia cita-cita reformasi tak terwujud sempurna," ujarnya.

"Dalam perang generas keempat ini, salah satu yang paling penting adalah peran media," tambah Kiki mengingatkan.

Kiki menceritakan, beberapa tahun lalu ada sebuah seminar internasional di Jakarta dengan pembicara mantan Panglima NATO. Sang panglima sempat membuat anekdot bahwa yang memegang hak veto di PBB itu bukan hanya lima negara, tapi ditambah satu lagi yaitu CNN (mewakili kekuatan media massa).

Karena itu, begitu pentingnya media massa, sangat bahaya jika media berhasil diokupasi dan dikolonisasoi oleh pemilik modal yang berpaham dan memiliki kepentingan untuk menyebarkan liberalisme.

Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menata ulang kehidupan berbangsa ini, di antaranya kembali pada spirit UUD 1945 dan Pancasila, serta perlunya membangun karakter dalam segala lini pendidikan.

Effendi Gazali menambahkan, akibat liberalisme ini banyak sumber daya alam dikuasai asing, perbankan dikuasai asing. "Bahwa ekonomi kita sudah dikuasai asing, itu bukan hal yang asing lagi bagi kita bukan?" ucap Effendi.

Mandegnya gagasan

Kusnanto Anggoro mengungkapkan, apa yang terjadi antara reformasi 1998 hingga kini adalah banyaknya gagasan-gagasan yang mandeg atau terjadi discontinuity of ideas. Dalam bidang pertahanan, juga terjadi mandegnya gagasan reformasi.

Paradigma reformasi TNI gencar dilakukan sejak tahun 1999 namun berhenti pada tahun 2004. Namun, setelah 2004, reformasi TNI mandeg. "Akhirnya, aktualisasi peran TNI tak selesai dirumuskan dengan baik, akibat adanya gagasan yang mandeg," kata Kusnanto.

Apa penyebabnya? Menurut Kusnanto, itu terjadi karena para penggagas yang mengusung reformasi ternyata sudah pada pensiun pada rentang 2002 - 2003. Sejak 2004, Fraksi TNI juga tak ada lagi di DPR sehingga semakin memutus ide reformasi ini.

"Bayangkan, antara 2004 sampai sekarang tak ada kelanjutan reformasi, tak ada perubahan, maka tak mengherankan kalau kita tak punya kemampuan pulih dari krisis dalam berbagai sektor," kata Kusnanto.

Kondisi makin diperparah dengan kenyataan bahwa daftar calon legislatif sementara (DCS) kita saat ini didominasi wajah-wajah parlemen lama. "Karena itu saya tak ada harapan akan ada perubahan hingga 2019. Saya tak yakin bisa andalkan DPR bagaimana menempatkan Indonesia dalam konteks global," kata Kusnanto.

Connie Rahakundini Bakrie juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pertahanan bangsa yang tak terurus. Apalagi jika dikontekskan dengan pertahanan negara kepulauan, Indonesia benar-benar jauh tertinggal dibanding negara lain.

Salah satu yang menjadikan kondisi ini terpuruk adalah pada pemerintahan terutama era Susilo Bambang Yudhoyono, kita dininabobokan seolah kita tak memiliki musuh. "Semua dianggap teman, tidak tahu kalau di bawah laut senjata dan musuh mengancam Indonesia," kata Connie.

Padahal, kerajaan-kerajaan kecil di zaman dulu telah menunjukkan bagaimana pentingnya membangun armada laut. Zaman Raja Demak, Pati Unus (berkuasa 1518-1521, misalnya, dalam setahun bisa membangun 200 kapal dan memiliki kekuatan angkatan laut yang besar. Pati Unus menyadarkan kita bagaimana pentingnya membangun industri pertahanan.

Ratu Kalinyamat dari Jepara juga menunjukkan bagaimana kekuatan Jepara waktu itu, dalam memainkan peranannya di tengah negara-negara luar. Tahun 1550 sudah mencetuskan ide ASEAN dengan power dan kesejahteraannya.

Atas permintaan Sultan Johor, Ratu Kalinyamat pada 1550 mengirim 4.000 tentara Jepara untuk membebaskan Malaka dari bangsa Eropa. Armada Jepara ini kemudian bergabung dengan armada pasukan Persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut berhasil merebut sebagian Malaka.

Kini, pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan makin terpuruk. Australia saja, kata Connie, yang tak pernah mendeklarasikan diri sebagai negara kepulauan, memiliki jelajah pengintai hingga 1.000 mil, bahkan sampai ke kutub.

"Kita terlalu anteng dengan anggaran kita yang kecil," kata Connie. Padahal sumber perang yang sering disebut-sebut, semua ada di Indonesia, mulai sumber daya alam hingga lokasi yang strategis untuk perdagangan.

 


Penulis: Amir Sodikin
Editor : Agus Mulyadi