Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Majelis Syuro PKS Lebih Banyak Bahas Isu BBM

Kompas.com - 12/05/2013, 17:03 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat majelis syuro Partai Keadilan Sejahtera yang berlangsung Sabtu (11/5/2013) dan Minggu (12/5/2013) dikatakan lebih banyak membahas masalah rencana pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menegaskan, rapat ini tidak membahas masalah hukum yang menjerat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

"Salah satu butir saja yang paling banyak diperdebatkan sampai tadi yaitu soal menerima atau tidak proposal kenaikan BBM dari pemerintah. Itu menjadi salah satu poin penting dan ini menjadi sikap dasar partai ke depan," kata Fahri di sela-sela rapat majelis syuro PKS di kantor DPP PKS, TB Simatupang Jakarta, Minggu.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Mardani Ali Sera melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu mengatakan, banyak peserta rapat Majelis Syuro menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memanfaatkan momentum situasi ekonomi yang positif di akhir 2012 dan awal 2013 untuk menaikkan harga BBM.

"Sementara saat ini rakyat akan menghadapi masa liburan dan masuk sekolah yang diikuti puasa serta Lebaran sehingga kenaikan BBM akan terasa lebih memberatkan," katanya.

Fahri juga mengatakan, selain membahas masalah kenaikan BBM, rapat Majelis Syuro PKS hari ini membicarakan ratifikasi strategi pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Menurut Fahri, poin mengenai strategi Pemilu 2014 ini tidak begitu banyak diperdebatkan.

"Majelis syuro akan menyepakati dan menyerahkan atau menerima seluruh proposal DPP (dewan pimpinan pusat) dalam proyek pemenangan Pemilu 2014," tambahnya.

Rapat majelis syuro PKS yang dipimpin Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin ini sedianya diikuti 99 anggota majelis syuro. Pada Sabtu (11/5/2013) malam, rapat sudah sempat berlangsung. Namun, karena sudah larut malam, rapat akhirnya dilanjutkan pada pagi hari ini. Rapat ini digelar tertutup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

    Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

    Nasional
    Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

    Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

    Nasional
    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

    Nasional
    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

    Nasional
    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Nasional
    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Nasional
    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    Nasional
    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com