Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunjangan Guru Tak Juga Lancar

Kompas.com - 11/05/2013, 03:05 WIB

Jakarta, Kompas - Pembayaran tunjangan profesi guru bagi guru bersertifikat untuk triwulan pertama tahun 2013 hingga Jumat (10/5) dilaporkan tidak juga lancar di sejumlah daerah. Pembayaran tunjangan profesi guru swasta yang diambil alih pemerintah tetap terlambat dari yang dijanjikan.

Maret lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) nonpegawai negeri sipil akan disamakan dengan biaya operasional sekolah (BOS), yakni untuk triwulan pertama pada 9-16 April 2013. Hingga pertengahan Mei ini, banyak guru yang tak kunjung menerima TPG.

Dede Permana, Koordinator Forum Guru Swasta Jawa Barat, mengatakan, kucuran TPG guru non-PNS di Kota Cirebon hingga Jumat kemarin belum ada. Ketentuannya, para guru seharusnya sudah mendapat pembayaran TPG April lalu untuk Januari- Maret 2013.

”Pembayaran TPG guru non-PNS atau swasta tahun lalu disalurkan provinsi. Tahun ini, diambil alih Kemdikbud, tetapi malah terlambat. Tak seperti dijanjikan. Pembayaran TPG tak pernah beres, baik pemerintah daerah maupun pusat,” kata dia menjelaskan.

Nuh mengatakan, pengambilalihan pembayaran TPG sebagian guru ke pusat untuk melihat keefektifan penyaluran. Mengacu kasus BOS, penyaluran lebih tepat waktu oleh pemerintah pusat. Namun, dalam kasus penyaluran TPG guru swasta, nyatanya tetap molor dari ketentuan Kementerian Keuangan.

Wijaya Kusumah, guru SMP Labschool Jakarta, mengatakan, pembayaran TPG juga belum diterima banyak guru di Ibu Kota. ”Tidak jelas kenapa guru yang bersertifikat di sekolah saya dan sekolah lain di Jakarta belum menerima,” kata dia.

Beda realitas

Menurut Wijaya, yang juga pengurus Ikatan Guru Indonesia, pendataan guru daring (online) lewat Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merugikan banyak guru. Padahal, pemenuhan ketentuan 24 jam mengajar tiap guru sebagai syarat memperoleh tunjangan terpenuhi, tetapi sistem tak mengakui realitas di lapangan.

”Soal sertifikasi guru selalu bermasalah, beda dengan dosen yang lebih lancar. Padahal, para guru ini selalu siap memenuhi berkas yang diminta,” ujar dia menjelaskan.

Di Indragiri Hilir, Riau, Muhamad Fadli, guru SDN, mengeluhkan pembayaran TPG yang terhambat akibat banyak guru yang datanya tidak terverifikasi di sistem daring Dapodik. Di sana, hanya 500 guru dari 2.000 guru bersertifikat yang datanya terverifikasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com