Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical Yakin Pemerintah Tak Ambil Keuntungan dari BLT

Kompas.com - 08/05/2013, 21:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical meyakini pemerintah tidak ingin mengambil keuntungan dari rencana pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan. Menurut Ical, kompensasi memang dibutuhkan untuk membantu gejolak kenaikan harga kebutuhan ketika harga BBM dinaikkan.

"Saya yakin pemerintah yang terdiri dari berbagai partai bukan mencari keuntungan dari (kenaikan) harga BBM," kata Ical seusia bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Rabu (8/5/2013). Presiden dan Ical bertemu empat mata membahas rencana kenaikan BBM.

Hal itu dikatakan Ical ketika dimintai tanggapan kecurigaan para politisi di DPR, termasuk dari Fraksi Partai Golkar, bahwa kompensasi uang tunai akan digunakan parpol penguasa untuk menarik dukungan di pemilu 2014. Mereka berkaca pada pengalaman pemberian bantuan langsung tunai (BLT) ketika kenaikan harga BBM di periode pertama SBY.

Ical mengaku mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran 80 persen subsidi BBM dipakai oleh kalangan yang tak layak medapat subsidi, yakni menengah ke atas. Mengenai angka kenaikan harga BBM, Ical menyerahkan ke pemerintah. Secara perlahan, kata Ical, subsidi BBM harus dikurangi hingga tanpa ada subsidi.

Ical juga mengaku mendukung kompensasi dalam bentuk uang tunai, namun hanya untuk jangka waktu 4-6 bulan. Jika dulu dinamakan BLT, program nanti bernama bantuan langsung sosial masyarakat (BLSM). Menurut Ical, kemungkinan para politisi Golkar yang menolak BLSM lantaran mengira program akan berjalan sampai pemilu 2014.

"Saya usulkan kompensasi jangka pendek 4-6 bulan. Ditambah lagi penambahan raskin (beras miskin). Lalu kompensasi jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan program kesejahteraan rakyat seperti beasiswa," kata Ical.

Ical berharap fraksi lain di DPR mendukung usulannya itu ketika pembahasan penyusunan Undang-Undang APBN Perubahan 2013. Rencananya, pemerintah akan menyelesaikan draf RAPBNP 2013 pekan ini agar bisa segera dibahas bersama DPR. Presiden berharap UU APBNP disahkan Mei ini agar harga BBM bisa segera dinaikkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com