Target Kembali Diubah

Jakarta, Kompas - Pemerintah lagi-lagi mengurangi target sekolah dan siswa yang akan menerapkan Kurikulum 2013 pada 15 Juli 2013. Penghitungan terakhir pemerintah, hanya 6.410 sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013. Sekolah yang dipilih itu eks RSBI dan terakreditasi A.

Tingkat SD/MI terpilih 2.598 sekolah, sedangkan SMP/MTs ada 1.521 sekolah. Adapun tingkat SMA/MA ada 1.270 sekolah dan 1.021 SMK. Total siswa sasaran sebanyak 1.535.065 siswa.

Oleh karena jumlah berkurang, tidak semua kabupaten/kota mendapat kesempatan menerapkan Kurikulum 2013.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menjelaskan, pengurangan jumlah sekolah sasaran dan siswa itu dilakukan semata-mata menyesuaikan kondisi riil di lapangan. ”Ini sudah jumlah final. Tidak akan berubah lagi,” kata Nuh, ditemui di Jakarta, Selasa (7/5).

Rencana awal Kemdikbud, ditargetkan 30 persen SD/MI akan menerapkan kurikulum baru. Lalu berubah menjadi 5 persen atau 7.458 sekolah dari total 148.000 sekolah tingkat SD/MI. Untuk SMP/MTs menjadi 7 persen atau 2.580 sekolah. Adapun untuk SMA dan SMK semula 100 persen, masing-masing 11.572 SMA dan 10.685 SMK.

Konsekuensi pengurangan target, kata Nuh, alokasi anggaran Kurikulum 2013 akan turun dari Rp 2,49 triliun menjadi sekitar Rp 800 miliar. ”Siswa dan guru sasaran berkurang sehingga jumlah buku pegangan pun berkurang,” ujarnya.

Meski jumlah berkurang, Nuh menegaskan, penerapan Kurikulum 2013 bukan uji coba, melainkan bertahap dan terbatas.

Pemaksaan

Pemerintah yang bersikeras menerapkan Kurikulum 2013 tanpa uji coba diprotes keras sejumlah organisasi guru. Pemaksaan implementasi Kurikulum 2013, tanpa memperhatikan realitas lapangan soal kesiapan guru dan infrastruktur, dinilai justru mengorbankan siswa, guru, dan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia Mohammad Ihsan menilai rencana yang kerap berubah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah. ”Perubahan kurikulum itu biasa. Guru bisa terima. Tetapi, kenapa tidak uji coba dulu sambil dievaluasi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo. Menurut dia, Kurikulum 2013 sebaiknya diuji coba dengan pemilihan sampling yang baik agar siap dilaksanakan.

”Bukan asal diterapkan. Kalau gagal, guru yang disalahkan. Kebijakan seperti ini tidak membuat sistem pendidikan membaik, malah guru dan siswa yang dirugikan,” ujarnya.(LUK/ELN/RWN)