Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Bacaleg Ganda Melonjak

Kompas.com - 06/05/2013, 16:58 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum menemukan 25 nama bakal calon anggota legislatif yang terindikasi ganda. Jumlah ini lebih banyak daripada data yang dirilis oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), yakni 14 nama. Nama-nama bakal caleg ganda itu ditemukan selama masa verifikasi yang dilakukan sejak 23 April 2013 hingga Senin (6/5/2013) ini.

"Informasi terakhir ada 25 kandidat. Nanti kita lakukan pencermatan," kata Komisioner KPU, Arief Budiman, kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Senin (6/5/2013).

Arief menjelaskan, ada beberapa sebab terjadinya daftar bakal caleg ganda. Ada bakal caleg yang mencalonkan diri di lebih dari satu daerah pemilihan atau lebih dari satu partai politik. Namun ada juga bakal caleg yang mencalonkan diri dari lebih dari satu lembaga perwakilan.

"Misalnya ada yang sudah dicalonkan di DPRD kabupaten, tapi dicalonkan juga di DPRD provinsi. Ada juga yang (maju) di DPRD provinsi, tapi maju juga di DPD. Jadi variasinya banyak," jelasnya.

Sayangnya, saat ditanya, asal parpol para bakal caleg ganda tersebut, Arief masih enggan mengumumkannya. Nantinya, seluruh nama bakal caleg ganda akan diberitahukan kepada masing-masing parpol yang mengusung nama bakal caleg ganda tersebut. Parpol tersebut, kata Arief, yang akan menentukan kebijakan terhadap nama-nama bakal caleg ganda tersebut.

"Misal si A diganti dengan si B, atau si A dikeluarkan, atau misal kemarin masih kurang, sekarang ditambah itu bisa," katanya. Setelah masa perbaikan, Arief melanjutkan, KPU akan kembali melakukan verifikasi tahap kedua. Pada masa ini parpol tidak dapat lagi melakukan penambahan, pengurangan atau penggantian nama bakal caleg. KPU hanya memberikan dispensasi kepada parpol yang ternyata terdapat bakal caleg yang meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com