RUPIT, KOMPAS -
Hal itu diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar, Kamis (2/5) di Jakarta. ”Pemeriksaan itu terkait dengan aksi unjuk rasa yang anarki dan prosedur penanganan terhadap aksi unjuk rasa itu. Dalam aksi anarki, ada tindakan kepolisian. Oleh sebab itu, tindakan polisi akan dilihat apakah sesuai prosedur atau tidak,” ujarnya.
Kondisi di Kecamatan Rupit kini kondusif. Aktivitas warga juga mulai pulih. Kantor pemerintahan, sekolah, ataupun tempat usaha mulai normal. Namun, Markas Kepolisian Sektor Rupit dan Karang Dapo yang dibakar massa, Senin (29/4) dan Selasa (30/4) lalu, terlihat masih sepi dan belum dibenahi. Sebelumnya, aktivitas warga terhenti karena suasana Rupit mencekam. ”Hari ini anak-anak sudah sekolah seperti biasa,” kata Susanti (37), warga Rupit.
Pulihnya kondisi Rupit ditandai dengan diterimanya Kepala Polda Sumatara Selatan (Sumsel) Inspektur Jenderal Saud Usman oleh warga Rupit. Mantan Komandan Detasemen Khusus 88 itu diterima di lokasi penembakan di simpang empat Kelurahan Muara Rupit. Kedatangan Saud hanya ditemani
Komandan Kodim Musi Rawas Letkol (Inf) Widyo dan dua purnawirawan polisi asal Musi Rawas, Mansyur Rifaat dan M Aidi Rawas.
Di Rupit, Saud menggelar dialog dengan warga. Sebelumnya, dialog hanya bisa digelar di Kota Lubuklinggau yang berjarak 120 kilometer dari lokasi bentrokan. Kecamatan Rupit sebelumnya dinyatakan tertutup bagi polisi oleh warga. Meski Saud sudah datang, Kompas masih melihat satu tulisan di jalan yang melarang polisi masuk ke Rupit.
Usaha mendekati warga dilakukan Saud dengan baik. Selain datang ke lokasi tanpa pengawalan petugas, ia pun bertekad menyelidiki dan menyidik para pelaku penembakan. Saud juga mengganti personel polisi di dua polsek dan akan memprioritaskan warga Rupit yang ingin menjadi polisi. Ia mengulang kembali pernyataan belasungkawanya atas kematian warga Rupit. Namun, Camat Rupit Firdaus mengatakan, warga tetap belum bisa menerima polisi jika pelaku tidak diusut.
Terkait pemekaran Musi Rawas Utara (Muratara), Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sumsel Mukti Sulaiman mengatakan akan segera memfinalisasi penyelesaian tapal batas Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan Kabupaten Musi Rawas. Mukti juga menyangkal masalah sumur minyak Subhan IV menjadi penghalang pemekaran Muratara. Masalah Subhan IV, menurut dia, tak berkaitan langsung dengan pemekaran. Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan, masalah Muratara akan segera dibahas pada masa sidang DPR berikutnya.