Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tumpukan Utang Bisa Membuat Ekonomi Nasional Ambruk

Kompas.com - 02/05/2013, 21:06 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Tingginya utang luar negeri, baik oleh pemerintah maupun swasta, membuat ekonomi Indonesia tahun 2013 bisa ambruk. Posisi utang luar negeri pemerintah dan swasta sampai akhir tahun 2012 mencapai 251,200 juta dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 2.400 triliun.

Demikian dikatakan Salamuddin Daeng dari Institute for Global Justice, Kamis (2/5/2013).

Pada saat yang sama menurut Salamuddin, bunga utang dan cicilan utang polok yang harus ditanggung oleh pemerintah dan swasta mencapai 169,118 juta dollar AS atau sekitar Rp 1.620 trilun lebih. "Padahal pertambahan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia antara tahun 2011 - 2012 hanya Rp 819 triliun. Dengan demikian seluruh hasil yang diperoleh dari ekonomi Indonesia yang tercermin dalam PDB telah habis seluruhnya untuk membayar bunga utang dan cicilan utang pokok. Ini juga berarti bahwa sepanjang 2012 seluruh yang dihasilkan oleh bangsa ini telah habis diserahkan pada asing," kata Salamuddin di Jakarta, Kamis (2/5/2013).

Salamuddin mengatakan, angka pembayaran utang swasta dan pemerintah yang sangat besar selama tahun 2012 telah menyebabkan seluruh cadangan devisa Indonesia telah habis secara total.

"Cadangan devisa RI yang diklaim BI turun Menjadi 104,8 miliar dollar AS, sesungguhnya telah hilang," ujarnya. Menurut dia, penumpukan utang yang dilakukan oleh rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama berkuasa, bisa tak akan mewariskan apa pun bagi generasi penerus bangsa ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com