Sabtu, 1 November 2014

News /

Yudi Latif

Budaya Malu Menghilang, Korupsi Dianggap sebagai Kewajaran

Selasa, 30 April 2013 | 02:26 WIB

Pengantar Redaksi

Yudi Latif tak tertarik untuk masuk ke dalam kelompok partai politik. Tawaran untuk memimpin universitas pun ditolaknya dengan alasan jabatan struktural akan membuatnya menjadi tidak bertanggung jawab. Ayah empat anak ini memilih berdiskusi atau menjadi narasumber daripada menerima tawaran untuk memimpin universitas.

Kemampuan pria kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, ini dalam menggabungkan ilmu politik, sejarah, filsafat, dan sastra dalam melihat suatu fenomena akan mengingatkan kita pada sosok Nurcholish Madjid.

Yudi telah menghasilkan puluhan buku tentang Islam, kebangsaan dan politik. Beberapa buku karya Yudi menjadi rujukan di kampus dan pelatihan yang diselenggarakan lembaga pemerintah. Yudi juga menjadi kolumnis di beberapa media massa.

Kini, bersama dengan timnya, Yudi sedang menyusun buku tentang Pancasila untuk pelajar sekolah dasar. Buku itu akan menyajikan informasi mengenai keteladanan tokoh-tokoh Indonesia yang sesuai dengan lima sila dalam Pancasila. Selama ini, menurut dia, orang-orang Indonesia kehilangan referensi tokoh dari bangsanya sendiri dan lebih sering langsung melompat ke tokoh-tokoh negara lain.

Selain menjadi Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi juga menjadi Ketua Harian Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila. Dia pun sibuk berkeliling Indonesia untuk menjadi narasumber dan dosen tamu.

***

Kang Yudi, setahu saya Putra Sunda terhebat sepanjang sejarah itu Ir Djuanda, itu hampir 60 tahun silam Kang. Kang Yudi Latif sebenarnya merupakan salah satu sosok baru muda cerdas di Jawa Barat, tidakkah Akang memilih atau memikirkan suatu saat untuk memimpin Tanah Priangan ini? (Naufal R, Institut Teknologi Bandung)

Saya seperti mengikuti bayangan khitah Djuanda. Tidak menjadi anggota partai politik, tetapi punya kesadaran dan komitmen politik. Saya punya keterpautan emansipatoris dengan Tatar- Sunda, sebagai wilayah yang tertinggal, sehingga terlibat dalam Badan Musyawarah Masyarakat Sunda.

Di sini lain, riwayat pendidikan saya yang bersifat lintas batas (Sukabumi, Ponorogo, Bandung, Australia), ditambah dengan pergaulan dan penjelajahan hidup yang bersifat lintas kultural, membuat saya cenderung kosmopolitan.

Oleh karena itu, medan pengabdian saya melampaui batas-batas kesukuan. Prinsipnya, di mana pun dan posisi apa pun yang dijalani, tunaikan kewajiban dan pengabdian sebaik-baiknya.

Apakah ada tokoh-tokoh Islam dan kebangsaan yang tidak dicantumkan dalam buku-buku mata pelajaran tetapi masih berpengaruh atas bangsa? (Maftuhan, Grobogan, Jawa Tengah)

Saat ini memang banyak nama pendiri bangsa yang terlupakan. Penulisan sejarah selalu punya distorsi dan buku sejarah terlalu tipis untuk mengabadikan semua pahlawan. Ada banyak raja yang secara sukarela meleburkan kekuasaannya ke dalam Republik Indonesia.

Buku sejarah nyaris tidak mendokumentasikan peristiwa penting ini. Padahal, tanpa kesukarelaan dan bantuan mereka, pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menempuh jalan yang lebih berdarah. Begitu pun banyak tokoh Islam yang punya andil dalam formasi kebangsaan yang terlupakan.

Terkait dengan buku yang sedang bapak susun bersama tim tentang keteladanan tokoh-tokoh Indonesia, siapakah tokoh Indonesia yang paling menginspirasikan Anda sampai saat ini? (Muhamad Naufal, Malang)

Buku ini ditulis untuk menanggapi keluhan umum tentang krisis keteladanan. Nabi Muhammad dan Yesus Kristus telah tiada ratusan tahun lamanya, tetapi terus diteladani karena karena suri teladan mereka terus dikisahkan.

Sejauh ini, kita gagal mentransmisikan kisah keteladanan tokoh-tokoh bangsa. Sisi terburuk dari warisan tirani adalah ketidakmampuan bangsa untuk melihat sisi baik dari masa lalu.

Pelajaran sejarah tidak membantu menemukan mutiara dari lumpur kekotoran masa lalu. Buku ini mencoba memperlihatkan masa lalu sebagai mata air keteladanan. Kami memilih sekitar 150 tokoh dari beragam etnis dan agama yang perilakunya mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Bagaimana metode menciptakan jiwa Pancasila dan menjiwai para tokoh pahlawan dalam psikologi perkembangan anak didik? Sejauh ini, Pancasila hanya bersifat materi yang diajarkan saja. (Ahmad Mushowir, UIN Yogyakarta)

Dalam peribahasa Inggris dikatakan, Moral is not taught but caught. Moral Pancasila tidak bisa diajarkan sekadar lewat butir-butir hafalan, tetapi perlu ditangkap lewat keteladanan figur panutan atau kisah-kisah kepahlawanan sebagai role model.

Hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya pertautan pengetahuan moral dengan perilaku aktual dalam situasi konkret. Untuk itu, pendidikan karakter perlu melibatkan partisipasi komunitas (orangtua, ormas, dan media). Dalam pendidikan karakter, komunitas sekolah mengidentifikasi nilai-nilai inti sekolah dan masyarakat untuk mendidik dan meneguhkan nilai-nilai bersama dalam kehidupan siswa.

Bagaimana caranya agar pelajaran PKN menjadi menarik dan dapat membentuk siswa yang berkepribadian Pancasilais? (Lilik Handayani, Yogyakarta)

Pemahaman keilmuan terhadap Pancasila bisa ditumbuhkan lewat perbandingan ideologi serta kajian-kajian teoretis-komparatif atas kandungan sila-sila Pancasila. Dimensi tindakan dari Pancasila bisa diajarkan lewat kerja- kerja nyata melalui aksi kelompok dalam gerakan kepanduan, olahraga, bakti sosial, dan sejenisnya; juga turut berpartisipasi dalam mengupayakan agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundang-undangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial.

Buku tentang Pancasila yang sedang disusun Pak Yudi, apakah akan mulai dipergunakan sebagai buku pelajaran dalam tahun ajaran baru mendatang?(Berliana Sianturi, Jakarta Timur)

Dalam buku ini, kandungan nilai setiap sila Pancasila diekspresikan dalam bentuk kisah keteladanan tokoh- tokoh bangsa sehingga memudahkan guru-guru PKN/PMP tingkat pendidikan dasar untuk mengajarkan Pancasila.

Mengajarkan Pancasila di tingkat SD tidak perlu terlalu teoretis dan jumbuh dengan jargon-jargon legal-formal, tetapi lebih baik diberikan dalam bentuk kisah-kisah keteladanan yang menggugah. Lebih dari itu, buku ini juga bisa menjadi rujukan bagi calon-calon pemimpin bangsa agar bisa meneladani pemimpin-pemimpin bangsanya sendiri; tidak selalu menjadikan pemimpin luar sebagai pusat teladan. Apakah buku ini akan dijadikan buku pelajaran yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, wallahu ’alam! Yang penting, kewajiban intelektual telah kami tunaikan.

Sebagai orang Indonesia, bagaimana cara kita menyikapi agar tidak kehilangan referensi tokoh dari bangsa sendiri (Ririn Kurnila Sari, Yogyakarta)

Kita harus mengembangkan sikap positif terhadap masa lalu. Setiap sejarah bangsa memang selalu menghadirkan para pengkhianatnya tersendiri. Namun, jika suatu bangsa masih bertahan, hal tersebut disebabkan masih ada tokoh-tokoh yang tidak bersekutu dengan pengkhianatan. Kedua, kita harus bersikap adil terhadap manusia. Tidak ada seorang manusia pun tanpa cacat.

Dengan segala kesalahannya, kita harus bisa melihat sisi-sisi keteladanan tokoh-tokoh bangsa. Kita perlu menumbuhkan kepercayaan dan penghargaan terhadap warisan luhur bangsa sendiri, terbebas dari rasa rendah diri yang sering cepat terpesona pada apa pun yang datang dari luar.

Kita mengenal Mahatma Gandhi atau Martin Luther King Jr sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui metode nirkekerasan. Menurut Anda, apakah Indonesia memiliki tokoh yang patut disejajarkan dengan orang-orang tersebut? (Nadia Farabi, Yogyakarta)

Setiap bangsa memiliki karakteristik sosio-historis dan tantangannya tersendiri yang membawa corak perjuangannya masing-masing. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Karena berbeda, maka melahirkan corak tokoh yang berbeda. Dalam konteks ini, nama Soekarno yang menyerukan kemerdekaan bagi bangsa Asia Afrika dan Amerika Latin lebih hebat dari Simon Bolivar. Hatta dengan gagasan sosio-demokrasi dan haluan reformisnya sejajar dengan Jawaharlal Nehru dan Eduard Bernstein.

Selain berdiskusi dan menjadi narasumber, kegiatan nyata apa yang Bapak Yudi lakukan untuk menyatakan atau mengajarkan norma yang benar kepada masyarakat, terutama untuk kelas ekonomi ke bawah?(Kornel Ginting, kornelgxxx@yahoo.com)

Secara jujur harus saya katakan, belum banyak yang saya perbuat dalam aksi pemberdayaan masyarakat karena pengabdian saya adalah pengembangan pemikiran. Dalam bidang ini, posisi intelektual saya dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kaum yang terpinggirkan terlihat di hampir semua artikel dan buku saya.

Meskipun begitu, saya masih terlibat dalam aksi-aksi pemberdayaan. Bersama Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia yang saya pimpin, kami mengembangkan jaringan demokrasi antarkampus, yang melibatkan tidak kurang dari 50 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Apakah yang menyebabkan Bung Yudi tidak tertarik terhadap partai politik sebagai media untuk menyalurkan ide dan pemikiran dalam rangka membangun bangsa? (Indra Yusuf, Cirebon)

Ada banyak cara mengaktualisasikan perjuangan politik. Terlebih jika istilah politik tersebut dimaknai dalam kerangka sosiologi politik baru. Politik dalam artian ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang bersifat kultural. Kehidupan sosial didasarkan pada pemaknaan, maka pemanipulasian dan pertarungan makna itu sendiri menjadi bersifat politis.

Bergabung ke dalam partai politik belum tentu dapat memperjuangkan idealisme, apalagi jika kondisi partai politik tidak bisa disehatkan begitu saja dari dalam, karena kesalahan dalam desain institusi demokrasi.

Banyak tokoh dari Indonesia yang sangat luar biasa. Di antara tokoh-tokoh Indonesia tersebut, siapakah tokoh yang paling Anda kagumi? Mengapa? (Dani Ramadhan, UPI, Bandung)

Saya sesungguhnya tidak memiliki kekaguman yang membuta terhadap siapa pun.

Namun, seperti telah saya sebutkan di atas, dengan segala kekurangannya, Soekarno dan Hatta merupakan dua tokoh yang saling melengkapi; dwitunggal yang pantas dikagumi.

Dalam buku Intelegensia Muslim dan Kuasa dan Negara Paripurna, Anda mengatakan bahwa Islam dan negara dalam menciptakan sebuah pikiran kebangsaan. Bagaimana transformasi panjang pemikiran kebangsaan yang Anda tawarkan hingga ke pelosok daerah bisa diakomodasi pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan rakyat sebagai warga negara? (Latif Kusairi, Sleman)

Perlu ada perubahan paradigmatis dalam mengembangkan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pada masa lalu, hal itu dikembangkan secara vertikal: negara yang mengambil inisiatif, negara yang menafsir, dan negara yang menatar. Pancasila lantas tergelincir menjadi alat negara untuk menyingkirkan lawan-lawan politik.

Dalam terang kesadaran baru, Pancasila harus dikembalikan ke semangat dasarnya: gotong royong. Dengan begitu, pendekatannya harus bersifat horizontal, dengan melibatkan peran serta segenap komponen bangsa.

Peran negara hanyalah melakukan fasilitasi, provisi dan koordinasi, seperti dirigen yang mempertautkan segala keragaman suara menjadi koherensi yang harmonis. Pancasila harus bisa mengatasi negara dengan menempatkan aparatur negara sebagai prioritas utama pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kritik bagi masyarakat dalam menilai kebijakan negara.

Pancasila merupakan ideologi bangsa kita, tetapi bangsa kita saat ini cenderung memikirkan perutnya sendiri. Misalnya, korupsi oleh pejabat tinggi yang semakin marak. Bagaimana cara menanggulangi korupsi dan mengamalkan Pancasila lebih baik? (Muhammad Rasyid, Semarang)

Bung Karno sering bilang, seorang miskin yang kelaparan tidak bisa seketika sadar hukum hanya dengan diberikan kitab konstitusi. Orang miskin pertama-tama memerlukan nasi. Maka dari itu, sila yang paling ditekankan dalam Pancasila adalah sila keadilan sosial, yang dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan satu-satunya sila yang diungkapkan dalam kata kerja, ”mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia”.

Di dalam tampaknya ketidakadilan, persatuan, hukum, dan kebajikan sulit ditegakkan. Sungguh pun begitu, korupsi skala besar saat ini tidaklah didorong oleh kekurangan, tetapi oleh keserakahan. Budaya malu menghilang sehingga korupsi dianggap sebagai kewajaran. Pengawasan dan sanksi hukum tidak efektif.

Dalam hal ini, Pancasila menekankan semangat moral penyelenggara negara. Harus ada pemimpin karismatik yang punya ketegaran seperti ikan laut; berapa lama pun hidup di air asin, tak membuatnya menjadi asin.

Selain itu, harus ada mekanisme pemilihan alternatif yang memungkinkan orang-orang kuat dan bersih memimpin institusi-institusi pengawasan dan pemberantasan korupsi. (sie)


Editor :