Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Verifikasi 7 Parpol, KPU Temukan 16 Bacaleg Ganda

Kompas.com - 29/04/2013, 22:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum menemukan 16 nama bakal calon anggota legislatif yang terindikasi ganda di dalam berkas yang diserahkan oleh partai politik beberapa waktu lalu. Ini baru temuan sementara dari pemeriksaan tujuh parpol.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, nama-nama bakal caleg ganda itu ditemukan setelah tim verifikator KPU menyelesaikan proses verifikasi terhadap tujuh partai politik. Ferry menyatakan tidak mengetahui partai mana saja yang telah selesai diverifikasi.

"Ya, kita sudah menyisir ada caleg yang memang ganda. Setidaknya ada 16 nama yang ganda," kata Ferry di kantor KPU, Jakarta, Senin (29/4/2013).

Ferry menjelaskan, dari sejumlah nama bakal caleg yang terindikasi ganda, nama tersebut ada yang maju dari satu partai dengan dua daerah pemilihan (dapil) berbeda. Ada pula yang maju dari dua parpol yang berbeda, tetapi dari dapil yang sama.

KPU sampai saat ini belum dapat memastikan apakah nantinya jumlah bakal caleg yang terindikasi ganda tersebut akan bertambah atau tidak. KPU masih memeriksa nama-nama bakal caleg dari lima parpol yang belum selesai diverifikasi. Ferry mengatakan, KPU akan mengonfirmasi persoalan ini dengan parpol pengusung bakal caleg tersebut.

"Enggak (langsung dicoret), kita harus ada tahap perbaikan. Bisa jadi dia memang mencalonkan di dua dapil tanpa konfirmasi ke partai atau bisa jadi partainya tidak tahu, makanya kita harus verifkasi," ujarnya.

Ia menyebutkan, KPU akan memberikan sanksi tegas jika nantinya kembali menemukan nama caleg ganda pada daftar caleg sementara (DCS) yang telah selesai diperbaiki parpol. KPU akan mencoret bakal caleg ganda tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

    Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

    Nasional
    Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

    Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

    Nasional
    PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

    PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

    Nasional
    Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

    Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

    Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

    Nasional
    Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

    Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

    Nasional
    Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

    Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

    Nasional
    KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

    KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

    Nasional
    Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

    Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

    Nasional
    Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

    Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

    Nasional
    Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

    Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

    Nasional
    Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

    Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

    Nasional
    Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

    Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

    Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com