Hartati Murdaya Dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu - Kompas.com

Hartati Murdaya Dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu

Kompas.com - 29/04/2013, 16:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) Hartati Murdaya Poo, terpidana kasus suap pengurusan lahan di Buol, dipindahkan dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin (29/4/2013). Pemindahan ini berdasarkan penetapan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Hartati dipindahkan ke Pondok Bambu, pemindahannya hari ini. Dipindahkan karena ada penetapan majelis hakim pengadilan tinggi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Senin siang.

KPK tengah mengajukan upaya banding ke PT DKI Jakarta atas vonis dua tahun delapan bulan penjara yang diputuskan majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Menurut Johan, hingga kini, upaya banding yang diajukan KPK atas vonis Hartati ini belum diputus. "Tapi, Pengadilan Tinggi memerintahkan penahanannya dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu," ujar Johan. Penetapan mengenai pemindahan Hartati ini diputuskan hakim PT DKI Jakarta pada 17 April 2013.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis dua tahun delapan bulan penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan kepada Hartati. Selaku Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation dan PT Cipta Cakra Murdaya, Hartati dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan dengan memberikan uang Rp 3 miliar kepada Bupati Buol Amran Batalipu terkait pengurusan izin perkebunan.

KPK mengajukan banding karena menganggap putusan PN Tipikor itu tidak sesuai dengan tuntutan jaksa, yang meminta Hartati dihukum lima tahun penjara.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorLaksono Hari W
    Komentar

    Terkini Lainnya

    Curi Motor Temannya Sendiri, Pelajar Pelaku Curanmor Ditangkap Polisi

    Curi Motor Temannya Sendiri, Pelajar Pelaku Curanmor Ditangkap Polisi

    Regional
    Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

    Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

    Nasional
    Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

    Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

    Regional
    Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

    Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

    Internasional
    Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

    Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

    Megapolitan
    Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

    Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

    Nasional
    Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

    Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

    Regional
    Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

    Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

    Regional
    Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

    Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

    Regional
    Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

    Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

    Nasional
    Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

    Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

    Megapolitan
    Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

    Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

    Internasional
    'Underpass' Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

    "Underpass" Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

    Megapolitan
    Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

    Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

    Internasional
    Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

    Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

    Regional

    Close Ads X