Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Empat Puluh Persen Kotak dan Bilik Suara Rusak

Kompas.com - 26/04/2013, 16:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginventarisasi kebutuhan logistik Pemilu 2014 di seluruh daerah di Indonesia. Proses ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada kebutuhan logistik pemilu yang belum terpenuhi. Dari hasil inventarisasi yang dilakukan KPU, salah satu kebutuhan logistik utama yang masih perlu pengadaan adalah kotak dan bilik suara. Dari puluhan ribu kotak dan bilik suara yang dimiliki KPU, sekitar 40 persen di antaranya dalam kondisi rusak.

"Sekitar 60 persen bilik suara masih bisa dipakai, 40 persen sisanya bikin lagi," kata anggota komisioner KPU, Arief Budiman, Jumat (26/4/2013).

Menurut Arief, pengadaan kebutuhan logistik baru akan dilakukan jika memang ada kebutuhan logistik pemilu yang rusak. Jika tidak, KPU tidak akan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan logistik tersebut.

Selain bilik dan kotak suara, KPU juga tengah menyurvei spesifikasi surat suara. Namun, dapat dipastikan, jika bentuk serta ukuran dan suara yang akan digunakan dalam pemilu mendatang akan lebih kecil daripada sebelumnya. Hal itu disebabkan jumlah parpol yang menjadi peserta pemilu jauh lebih sedikit daripada pemilu lalu. "Yang sekarang lebih kecil karena partai yang ikut juga lebih sedikit," katanya.

KPU mengalokasikan dana sebesar Rp 5 triliun untuk pengadaan logistik kebutuhan Pemilu 2014. Anggaran itu akan digunakan untuk alokasi pelaksanaan pemilu di tahun 2013 dan 2014.

"Volume pengadaan logistik kebutuhan Pemilu 2014 tergolong cukup besar, yaitu lebih dari Rp 5 triliun," kata Ketua KPU Husni Kamil Malik, Senin (15/4/2013).

Anggaran tersebut, kata Husni, akan digunakan untuk keperluan pengadaan barang dan jasa, mulai dari pengadaan bilik dan kertas suara, pengadaan server dan alat informasi teknologi, hingga sistem informasi data pemilih (sidali). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Nasional
    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Nasional
    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasional
    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    Nasional
    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Nasional
    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Nasional
    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Nasional
    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

    KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

    Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

    Nasional
    KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

    Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

    Nasional
    Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

    Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

    Nasional
    Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

    Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

    Nasional
    Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com