Susno Duadji Dieksekusi Kejaksaan di Bandung?

BANDUNG, KOMPAS.com — Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji, dikabarkan dieksekusi oleh pihak kejaksaan di rumahnya di Kompleks Jalan Pakar Raya Nomor 6, Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Rabu (24/4/2013).

Pihak yang melakukan eksekusi terhadap Susno Duadji adalah tim gabungan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Kejaksaan Negeri Bandung. Tim gabungan tersebut tiba di rumah Susno Duadji sekitar pukul 10.20 WIB dengan menggunakan sekitar 10 mobil jenis minibus dan sedan.

Para petugas gabungan yang berjumlah puluhan memasuki rumah Susno yang terletak di kawasan Bandung Utara. Hingga pukul 11.55 WIB, Susno Duadji dan para petugas yang berada di dalam rumah belum juga keluar. Sebuah mobil Toyota Land Cruiser berwarna hitam dengan nomor polisi B 99 HER terparkir tepat di depan garasi rumah Susno Duadji.

Sementara itu, akun Twitter @susno2g, yang diketahui sebagai akun Twitter Susno, mem-posting tweet terkait eksekusi oleh pihak kejaksaan.

"Kepada seluruh twiter, skr jaksa memaksa khendak memaksa eksekusi Susno duadji dng Putusan yg cacat hukum. Mhn bantuan ke dago pakar 6 Bdg," demikian bunyi tweet yang di-posting pada pukul 12.00 WIB, siang ini.

Masih melalui akun Twitter tersebut, Susno menyatakan apa yang dilakukan kejaksaan tak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. "Demi tegaknya hukum yg sdh diputus MA TIDAK menghukum susno, tapio jaksa paksakan kendak. Mohon sukarelawan hadir di dago pakar 6 Bdg," ujarnya.

Eksekusi Susno

Susno, terpidana kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 itu, sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan. Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.

Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.