Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Millenium Challenge Compact AS-RI Diresmikan

Kompas.com - 23/04/2013, 21:58 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah Amerika Serikat dan Republik Indonesia, Rabu (24/4/2013) besok siang pukul 14.00, di Gedung Wisma Metropolitan II, Jakarta, dijadwalkan akan mengumumkan secara resmi dilaksanakannya Program Millenium Challenge Compact.

Program ini merupakan upaya bersama pemerintah AS dan RI untuk mencapai target millenium development goals (MDGs) di antaranya dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi pada energi terbarukan.

Hal itu disampaikan Humas Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia Lila Meulia di Jakarta, Selasa (23/4) malam ini. Dalam acara peluncuran program tersebut, akan hadir Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo, yang juga Ketua Majelis Wali Amanat MCA Indonesia, Duta Besar AS di Jakarta Scot Marciel; JW. Saputro, Direktur Eksekutif MCA Indonesia; dan Yogana Prasta, Pelaksana Tugas Direktur Bank Dunia di Indonesia.

Menurut Lila, dalam peresmian itu akan diserahkan Dokumen Pelaksanaan Program Millenium Challenge Compact, yang akan dilanjutkan dengan keterangan pers bersama oleh Lukita, Scot Marciel dan lainnya.

Sebelumnya, nota kesepahaman (MoU) antara AS dan RI sudah ditandatangi pada tahun lalu. Hibah 600 juta dollar AS, Lila menambahkan, dengan Nota Kesepahaman (MoU) program yang sudah ditandatangani sebelumnya, maka Pemerintah AS akan memberikan bantuan hibah ke Pemerintah RI senilai 600 miliar dollar AS.

Bantuan itu diharapkan juga meningkatkan produktivitas, dan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memperbaiki praktik-praktik pemanfaatan lahan serta pengelolaan sumber daya alam.

Dengan program ini, ditetapkan Provinsi Jambi dan Sulawesi Barat, dijadikan proyek percontohan pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau (Green Prosperity Project).

"MOU itu merupakan pernyataan komitmen antara MCA-Indonesia, yang diwakili Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten, yang diwakili gubernur selaku kepala daerah provinsi dan bupati selaku kepala daerah kabupaten itu," ujarnya.

MOU juga jadi dasar bagi penyusunan dokumen kerja sama yang lebih teknis antara MCA-Indonesia dan pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, dan Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, dan Mamasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com