Optimis di Tengah Pusaran Persoalan pada Pemerintahan SBY

Oleh Indah S Wardhani

KOMPAS.com - Salah kelola di sejumlah penyelenggaraan pelayanan publik memengaruhi penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski demikian, optimisme perbaikan dan penuntasan persoalan tetap digenggam.

Meski secara keseluruhan jajak pendapat triwulanan di 42 bulan usia pemerintahan SBY menampilkan gambaran ketidakpuasan, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik, hukum, dan kesejahteraan sosial relatif tetap. Adapun tingkat apresiasi bidang ekonomi turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Dalam bidang politik dan keamanan, bertahannya apresiasi publik terlihat dari persentase tingkat kepuasan responden yang relatif tetap, yaitu di angka 34 persen. Aspek kebebasan sipil, seperti kebebasan beribadah serta menyatakan pendapat dan kebebasan pers, dinilai tetap positif sebagian besar responden meski ada kecenderungan sedikit turun. Menarik dicermati, persoalan jaminan dan keamanan merupakan hal yang dinilai paling mendesak diatasi pemerintah, termasuk di dalamnya kasus-kasus bentrokan anggota TNI dengan anggota Polri. Di peringkat berikutnya, persoalan yang dinilai mendesak adalah kerusuhan sosial dan ancaman disintegrasi bangsa.

Berbeda dengan penilaian bidang politik yang cenderung stagnan, di bidang hukum terjadi sedikit peningkatan apresiasi. Bidang ini naik paling tinggi ketimbang bidang lainnya. Tingkat kepuasan umum responden terhadap bidang hukum beranjak 5,5 persen menjadi 26,3 persen dibandingkan angka triwulan sebelumnya. Aspek yang dinilai naik paling tinggi adalah penanganan kasus korupsi yang meningkat 6,4 persen. Yang dinilai stagnan adalah kemampuan pemerintah memberikan rasa aman, pembenahan aparat hukum, dan kepastian hukum.

KPK satu-satunya

Peningkatan apresiasi hukum tampaknya tidak terlepas dari keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap para tersangka dan mengungkap kasus korupsi beberapa waktu terakhir. Jajak pendapat sebelumnya menunjukkan, saat ini KPK menjadi satu-satunya lembaga yang dinilai publik memadai dan serius menegakkan hukum. Aksi KPK memang sesuai harapan mayoritas publik (50,8 persen) yang secara tegas menempatkan korupsi sebagai hal paling mendesak di bidang hukum yang harus diselesaikan.

Seperti bidang hukum, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah bidang kesejahteraan sosial juga relatif stagnan-meningkat selama triwulan ini (30,6 persen). Aspek yang dinilai membaik oleh responden adalah penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan perumahan. Adapun penilaian publik terhadap aspek peningkatan pendidikan cenderung stagnan-menurun, yakni dari 42,9 persen pada triwulan lalu menjadi 40,6 persen saat ini.

Penundaan ujian nasional (UN) dan polemik sosialisasi Kurikulum 2013 menjadi catatan negatif publik. Di mata responden, persoalan paling mendesak di bidang kesejahteraan sosial tersebar merata dalam pengangguran, kesenjangan sosial (kemiskinan), pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Berbeda dengan penilaian umum publik terhadap politik, hukum, dan kesejahteraan sosial yang stagnan-meningkat, bidang ekonomi justru dinilai stagnanmenurun. Hanya 30,7 persen responden yang puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi, sedikit turun dari 33 persen pada triwulan lalu. Penilaian responden tampaknya dipicu kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama daging sapi, bawang putih, dan bawang merah. Karut-marut harga bahan pangan memberi gambaran lemahnya kontrol pemerintah terhadap tata niaga komoditas.

Penilaian secara khusus tergambar dari apresiasi responden yang minim. Hanya 20,7 persen responden yang puas dengan pengendalian harga bahan pangan oleh pemerintah, sedangkan hampir 80 persen menyatakan sebaliknya. Persoalan yang dirasakan di tingkat mikro itu tampaknya paling direspons negatif ketimbang aspek persoalan makro seperti soal pengendalian kurs rupiah dan pengawasan perbankan. Jajak pendapat triwulan ini belum mengukur dampak rencana pemberlakuan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang akan diterapkan.

Salah kelola yang terjadi dalam pengendalian bahan pangan agaknya juga terjadi di banyak bidang. Keterlambatan pengiriman naskah UN tingkat SMA adalah satu di antaranya. Dari jawaban responden, proporsi terbesar, 16,9 persen, menyatakan topik tentang UN sebagai yang paling banyak mereka perbincangkan selama seminggu ini, jauh di atas topik lainnya. Publik menyoroti aspek etis terkait pertanggungjawaban Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Opini publik terbelah antara yang menyatakan sebaiknya mundur dan yang menyatakan sebaliknya. Salah kelola pemerintahan mulai beranjak menjadi krisis kepercayaan politik kepada pemerintah.

Penilaian responden terhadap kinerja kabinet pemerintahan secara umum juga menunjukkan ketidakpuasan yang cenderung tetap proporsinya. Sejak dua tahun terakhir, tingkat kepuasan kinerja kabinet terhitung sangat rendah, yaitu stagnan di proporsi 20 persen. Adapun yang tidak puas terus meningkat hingga mencapai 75,5 persen responden saat ini. Meskipun didominasi penilaian negatif, dibanding triwulan lalu citra pemerintah saat ini ternyata justru meningkat 7,6 persen menjadi 39,2 persen.

Citra presiden

Peningkatan citra pemerintah ini tampak senada dengan bertahannya citra Presiden dan tingkat kebanggaan publik terhadapnya. Dengan kata lain, keberadaan dan setting politik Presiden sejauh ini masih menjadi kekuatan penopang wibawa pemerintahan di mata masyarakat. Jajak pendapat menunjukkan citra Presiden pada triwulan ini cukup tinggi, yakni 54,5 persen, jauh di atas citra pemerintahan sebesar 39,2 persen. Posisi itu bisa menjadi berubah dengan sejumlah perkembangan terbaru.

Persoalan pertama terkait keputusan SBY merangkap jabatan publik dengan jabatan di Partai Demokrat. Keputusan ini juga bertolak belakang dengan visi SBY yang ingin menjadikan Demokrat partai modern yang bebas kultus individu dan patronase politik. Jajak pendapat memperlihatkan sebagian besar responden mengkhawatirkan rangkap jabatan akan cenderung merugikan kepentingan publik. Selain itu, lebih dari separuh responden juga pesimistis keputusan SBY efektif mengembalikan elektabilitas Demokrat pada Pemilu 2014.

Kinerja Presiden juga akan disorot terkait persoalan laten, yakni belum beresnya pembenahan institusi negara, khususnya yang berimplikasi pada ”ketegangan” di berbagai level antara TNI dan Polri. Posisi kelembagaan yang tak kunjung mapan, terutama dalam konteks reformasi TNI-Polri, akan memicu konflik yang makin terbuka dan vulgar.

Sejauh mana pemerintahan SBY memenuhi kebutuhan, menyelesaikan persoalan, dan mengembalikan rasa keadilan publik akan memengaruhi rapor kinerja pemerintahan SBY di tahun terakhir masa pemerintahan SBY. (Toto Suryaningtyas/Litbang Kompas)