Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Siapkan 8 Nama Calon Kapolri

Kompas.com - 09/04/2013, 21:27 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sedang menyiapkan delapan nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya nama, Kompolnas juga akan menyerahkan rekam jejak mereka.

"Ada sekitar delapan nama yang bakal kami godok. Tentu semua orang ini akan kami dalami track record-nya," kata anggota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan, Selasa (9/4/2013).

Edi menjelaskan, nama-nama yang sedang disiapkan tersebut terdiri dari jenderal bintang dua dan tiga. Calon tersebut memiliki masa tugas lebih dari dua tahun. Kompolnas juga berharap masyarakat dapat memberikan informasi akurat untuk mendata rekam jejak calon Kapolri.

Menurut Edi, rekam jejak para calon Kapolri sangat diperlukan agar nantinya dapat diterima masyarakat. "Kita ingin Kapolri ke depan, selain integritasnya bagus, juga diharapkan mendapat dukungan dari masyarakat. Banyak calon yang bagus, tapi masyarakat kurang menerima karena berbagai isu negatif terhadap dirinya," ujar Edi.

Saat ini Kapolri dijabat oleh Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Dia mulai menjabat pada 22 Oktober 2010, menggantikan Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Pria kelahiran 10 Januari 1956 itu sedianya akan memasuki masa pensiun pada Januari 2014. Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan diganti pada Agustus atau September 2013.

"Panglima TNI akan memasuki masa pensiun. Kapolri sebenarnya sampai Januari tahun depan. Tapi, karena Kapolri memiliki tugas penting berkaitan dengan Pemilu 2014, justru penggantiannya tidak bisa mendekati tahun itu," kata Presiden SBY dalam wawancara dengan Majalah Tempo.

Dalam wawancara yang dilaksanakan di Wisma Negara, Jakarta, Jumat (5/4) pekan lalu itu, Presiden menyebutkan bahwa Panglima TNI diganti karena faktor usia. Adapun untuk Kapolri, menurut Presiden, diperlukan figur baru yang cakap dan bisa menjalankan tugas. Tidak hanya untuk mengamankan Pemilu 2014, tapi juga mengatasi berbagai gangguan keamanan.

Apakah Presiden tidak puas dengan Kapolri sekarang? "Saya tidak menyatakan seperti itu. Permasalahan yang menyangkut keamanan masyarakat memang kompleks. Tidak mudah menyalahkan Kapolri," ujar Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com