Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Siapkan 8 Nama Calon Kapolri

Kompas.com - 09/04/2013, 21:27 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sedang menyiapkan delapan nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya nama, Kompolnas juga akan menyerahkan rekam jejak mereka.

"Ada sekitar delapan nama yang bakal kami godok. Tentu semua orang ini akan kami dalami track record-nya," kata anggota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan, Selasa (9/4/2013).

Edi menjelaskan, nama-nama yang sedang disiapkan tersebut terdiri dari jenderal bintang dua dan tiga. Calon tersebut memiliki masa tugas lebih dari dua tahun. Kompolnas juga berharap masyarakat dapat memberikan informasi akurat untuk mendata rekam jejak calon Kapolri.

Menurut Edi, rekam jejak para calon Kapolri sangat diperlukan agar nantinya dapat diterima masyarakat. "Kita ingin Kapolri ke depan, selain integritasnya bagus, juga diharapkan mendapat dukungan dari masyarakat. Banyak calon yang bagus, tapi masyarakat kurang menerima karena berbagai isu negatif terhadap dirinya," ujar Edi.

Saat ini Kapolri dijabat oleh Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Dia mulai menjabat pada 22 Oktober 2010, menggantikan Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Pria kelahiran 10 Januari 1956 itu sedianya akan memasuki masa pensiun pada Januari 2014. Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan diganti pada Agustus atau September 2013.

"Panglima TNI akan memasuki masa pensiun. Kapolri sebenarnya sampai Januari tahun depan. Tapi, karena Kapolri memiliki tugas penting berkaitan dengan Pemilu 2014, justru penggantiannya tidak bisa mendekati tahun itu," kata Presiden SBY dalam wawancara dengan Majalah Tempo.

Dalam wawancara yang dilaksanakan di Wisma Negara, Jakarta, Jumat (5/4) pekan lalu itu, Presiden menyebutkan bahwa Panglima TNI diganti karena faktor usia. Adapun untuk Kapolri, menurut Presiden, diperlukan figur baru yang cakap dan bisa menjalankan tugas. Tidak hanya untuk mengamankan Pemilu 2014, tapi juga mengatasi berbagai gangguan keamanan.

Apakah Presiden tidak puas dengan Kapolri sekarang? "Saya tidak menyatakan seperti itu. Permasalahan yang menyangkut keamanan masyarakat memang kompleks. Tidak mudah menyalahkan Kapolri," ujar Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com