Polri: Premanisme Masalah Hukum dan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Republik Indonesia menjadikan penanganan premanisme sebagai salah satu prioritas utama. Namun, untuk memaksimalkan pemberantasan preman, kepolisian membutuhkan kerja sama dengan instansi terkait. Premanisme dinilai tak hanya mencakup masalah penegakan hukum, tapi juga sosial.

“Apabila kita bedah lebih dalam lagi, masalah premanisme ini bisa kita kategorikan ada masalah hukum dan sosial,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2013).

Terkait dengan masalah hukum, terang Boy, yakni penindakan terhadap individu atau pun kelompok yang melakukan pelanggaran pidana. Di antaranya melakukan pemerasan, mengganggu ketertiban umum, penganiayaan, hingga pembunuhan. Sementara, masalah sosial merupakan hal mendasar yang menjadikan preman tumbuh di kawasan Jakarta dan kota besar lainnya.
 
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa kecenderungan di kota besar, didatangkan atau terjadi proses urbanisasi. Saudara kita yang berasal dari luar daerah menuju kota-kota besar,” ujar Boy.

Boy mengatakan, banyak dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Akhirnya sebagian dari mereka menguasai suatu wilayah dan mengganggu ketertiban umum. Untuk itu, kepolisian berharap adanya peran aktif dari pemerintah daerah untuk sama-sama mengurangi aksi premanisme.

“Tapi berkait masalah sosial, kita berharap ada terobosan, kontribusi unsur Pemda untuk dapat memahami para pendatang baru atau pendatang yang bermukim di kota besar,” lanjut Boy.

Ia mengungkapkan, kepolisian saat ini berupaya melakukan pendekatan preemtif dan preventif untuk mengatasi premanisme. Penegakan hukum juga akan berjalan, baik ada laporan dari masyarakat maupun tidak.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk bertindak tegas dalam menyingkirkan segala aksi premanisme dan semua bentuk organisasi kriminal. Hal itu disampaikan Presiden pasca peristiwa pembunuhan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Kapolri pun telah memerintahkan jajarannya untuk mengatasi hal tersebut.