Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Konvensi Capres, Demokrat Akui Meniru Golkar

Kompas.com - 08/04/2013, 22:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Agus Hermanto mengakui partainya meniru gaya Partai Golkar dalam menjaring kandidat calon presiden melalui mekanisme konvensi. Namun, Agus mengatakan bahwa konvensi yang akan dilakukan partainya itu akan sedikit berbeda dari cara Partai Golkar.

"Konvensi kita meniru Golkar memang, tapi konvensi kita berbeda dengan partai-partai lain. Karena ini dari ketum, jadi kami belum dalam penjelasan soal rincian itu," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senin (8/4/2013).

Ketua Komisi X DPR itu memastikan bahwa konvensi akan dilakukan dengan cara Partai Demokrat. Namun, detail mekanisme konvensi itu hingga kini belum ditentukan. "Ke depannya, diharapkan ada juklak dan juknisnya. Semuanya itu akan ditentukan Pak SBY karena beliau Ketum, tapi juklak dan juknis itu dibicarakan kepada seluruh Partai Demokrat," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan calon presiden yang akan diusung partainya dijaring lewat mekanisme konvensi. Namun, usulan konvensi ini baru sebatas wacana yang dikeluarkan SBY pada Sabtu (6/4/2013) malam. "Beliau punya ide begitu, tapi saya tidak tahu detailnya," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik seusai Perayaan Hari Nyepi Nasional di Istora Senayan, Minggu (7/4/2013).

Jero mengatakan, usulan proses penjaringan calon presiden melalui konvensi ini tiba-tiba saja dilontarkan SBY dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa pada Sabtu malam. Jero mengaku usulan ini belum di bahas di internal Demokrat.

Mekanisme konvensi dalam memilih calon presiden pernah diterapkan oleh Partai Golkar pada Pemilu 2009. Mekanisme ini membuka selebar-lebarnya kandidat yang ingin maju sebagai presiden, baik dari kalangan internal maupun eksternal, untuk berkompetisi dengan kandidat-kandidat lainnya.

Di satu sisi, mekanisme ini akan membuka peluang banyaknya kandidat yang akan mendaftar, tetapi di sisi lain mekanisme ini juga memerlukan biaya cukup besar. Partai Demokrat selama ini menetapkan calon presiden melalui mekanisme internal yang akan ditunjuk oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Nasional
    Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

    Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com